Jurnalindo.com – Setelah KPK menetapkan Ketua DPW PP Jawa Barat, Ade Yasin sebagai tersangka, Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan (DPP PPP) akan melakukan musyawarah untuk membicarakan posisinya.
Ketua DPP PPP, Andi Surya Wijaya, saat dihubungi melalui telepon selulernya di Bogor, Sabtu mengatakan bahwa DPP PPP belum menentukan kapan waktunya, tapi akan membicarakannya.
Setelah Ade Yasin ditetapkan oleh KPK pada Kamis (28/4) sebagai tersangka kasus dugaan suap terkait audit laporan keuangan di Pemerintah Kabupaten Bogor, DPP PPP akan membicarakan posisi Ketua DPW PPP Jawa Barat.
Ketika ditanya bagaimana dengan jabatan Ade Yasin sebagai Ketua DPW PPP Jawa Barat periode 2021-2026, setelah ditetapkan sebagai tersangka, apakah akan dinonaktifkan?
DPP PPP sampai saat ini belum membicarakannya, Andi Surya menjelaskan hal tersebut karena masih menunggu perkembangan penanganan kasusnya oleh KPK.
Menurut dia, sikap DPP PPP pada prinsipnya dengan berlandaskan azas hukum praduga tidak bersalah sampai ada keputusan hukum yang tetap, adalah menghargai proses hukum yang sedang berjalan.
“Karena dalam kasus ini, tersangkanya tidak hanya Ade Yasin tapi ada tujuh orang tersangka lainnya,” katanya.
Namun, DPP PPP nantinya akan membicarakannya dengan pertimbangan bahwa roda organisasi partai harus tetap berjalan.
Dalam Musyawarah Wilayah (Muswil) VIII PPP Provinsi Jawa Barat di Kabupaten Cianjur, Senin (29/3/2021), Sebelum diberitakan, Ade Yasin kembali terpilih menjadi Ketua DPW PPP Jawa Barat.
Ade Yasin yang menduduki jabatan sebagai Bupati Bogor itu terpilih secara aklamasi untuk memimpin DPW PPP Jawa Barat periode 2021-2026.
“Kita butuh orang-orang yang bekerja untuk partai, nanti kami siapkan tim yang benar-benar kerja elektoral. Di partai ini tidak lagi susunan stukturalnya seperti susunan kabinet, agar di tahun 2024 kita mendapatkan banyak kursi,” kata Ade Yasin dalam keterangan tertulisnya.
Ade Yasin menyebutkan, PPP Jabar segera melaksanakan musyawarah cabang (Muscab) yang rencananya digelar pada 2021 usai Muswil VIII.
“Ada 27 kota/kabupaten yang akan melaksanakan Muscab, dan saya harap pengisian ketua cabang juga akan dilaksanakan seperti ini, tentram, silaturahmi berjalan, disepakati bersama atau aklamasi,” kata Ade Yasin.
“Tidak ada yang kalah atau menang. Ini harus menjadi contoh. Dari muktamar aklamasi, DPW aklamasi, ke bawah juga bisa begitu,” tambahnya. (ara/iva)
