Jurnalindo.com, – Ketua DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Puan Maharani, menekankan pentingnya mengikuti aturan yang telah disepakati oleh pemerintah dan DPR terkait perubahan format debat pasangan calon presiden-wakil presiden dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024. Pernyataan ini disampaikan Puan saat berdialog dengan komunitas seniman di Kebun Raya Indrokilo, Boyolali, Jawa Tengah, pada Minggu (3/12/2023).
Puan menekankan bahwa aturan yang telah disepakati antara Pemerintah dan DPR harus diikuti oleh semua pihak. Ia menyatakan bahwa PDIP akan memerinci aturan yang dibuat oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) terkait debat capres-cawapres dan melakukan pemetaan terkait perbedaan aturan dengan pilpres-pilpres sebelumnya.
“Kita ikuti saja aturan yang sudah disepakati antara Pemerintah dan DPR. Itu saja yang dilakukan,” kata Puan menjawab pertanyaan wartawan.
Puan juga menyatakan bahwa PDIP akan berdiskusi dengan tim paslon lain untuk mendiskusikan aturan debat capres-cawapres dan mencari kesamaan pandangan. “Kami akan berembuk dengan 3 pasang calon yang ada untuk menyamakan persepsi agar ke depannya lebih baik bagaimana,” tambahnya.
Ia menekankan bahwa debat ini penting bagi calon presiden dan wakil presiden, dan PDIP akan memastikan agar proses debat berlangsung sesuai aturan yang berlaku.
Puan juga memastikan bahwa PDIP akan terus berjuang mempertahankan suara di Jawa Tengah baik untuk Pileg maupun Pilpres 2024. Meskipun Gibran Rakabuming Raka memutuskan bergabung dengan tim lawan, Puan optimistis bahwa PDIP masih dapat menang di Jawa Tengah.
“Kita akan berjuang mempertahankan suara di Jawa Tengah dan tentu saja InsyaAllah juga kami bisa menambah suara di Jawa Tengah juga,” tegasnya.
Puan menegaskan bahwa rakyat memiliki hak untuk memilih pasangan calon yang paling tepat memimpin Indonesia. Meski demikian, ia enggan menjawab lebih lanjut terkait kepindahan Gibran dari PDIP, menyatakan bahwa setiap individu memiliki hak untuk membuat pilihan politiknya.
Sebelumnya, KPU memutuskan untuk mengubah format debat capres-cawapres, sehingga capres dan cawapres akan bersamaan dalam setiap sesi debat, menindaklanjuti Pasal 277 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Peraturan KPU (PKPU) Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum. (Kompastv/Nada)
