Jurnalindo.com, – Partai Gelora menegaskan penolakan terhadap kemungkinan PKS bergabung dengan koalisi pemerintahan Prabowo Subianto. Mahfuz Sidik, Sekretaris Jenderal Partai Gelora, mengungkapkan alasannya pada Senin, 29 April 2024. Menurutnya, selama kampanye Pilpres 2024, PKS terus melakukan serangan negatif terhadap Prabowo-Gibran, khususnya kepada Gibran.
Meskipun PKS belum membuat keputusan resmi mengenai bergabung atau tidak dengan pemerintahan Prabowo, Sekjen PKS Aboe Bakar Alhabsyi sebelumnya memberikan sinyal akan bergabung. Namun, Ketua Fraksi PKS DPR RI, Jazuli Juwaini, menyatakan bahwa partainya siap menjadi koalisi atau oposisi pada pemerintahan mendatang.
Jazuli menegaskan bahwa keputusan tersebut akan ditentukan oleh musyawarah Majelis Syura dan Dewan Pimpinan Tingkat Pusat (DPTP) PKS. Dia menyatakan bahwa PKS tidak pernah membatasi dirinya setelah Pilpres 2024, dan partainya konsisten dalam mendorong kerja sama dengan semua komponen bangsa.
Sementara itu, peneliti Indikator Politik Indonesia, Bawono Kumoro, menyarankan PKS untuk tetap menjadi oposisi selama lima tahun mendatang. Menurutnya, posisi PKS sebagai oposisi akan penting bagi mekanisme checks and balances dalam sistem presidensial Indonesia.
Adi Prayitno, pengamat politik dan Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, juga melihat keputusan PKS untuk tetap di luar pemerintahan sebagai kabar baik bagi demokrasi. Dia menyatakan bahwa PKS dapat bersama-sama dengan PDIP dalam menjalankan peran sebagai partai oposisi yang kritis.
Dengan demikian, keputusan PKS untuk menjadi koalisi atau oposisi dalam pemerintahan mendatang menjadi perhatian penting dalam dinamika politik Indonesia. Publik akan menantikan hasil dari musyawarah Majelis Syura dan DPTP PKS untuk mengetahui arah yang akan diambil oleh partai tersebut. (Sumber : Tempo/Nada)
