Menurunnya Kursi DPRD PDIP di Pemilu 2024 dan Respons Gibran Rakabuming Raka

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) hanya meraih 20 kursi di DPRD Kota Solo pada Pemilu 2024, turun dari 30 kursi yang diperoleh pada (Sumber foto; Medcom)
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) hanya meraih 20 kursi di DPRD Kota Solo pada Pemilu 2024, turun dari 30 kursi yang diperoleh pada (Sumber foto; Medcom)

Jurnalindo.com, – Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) hanya meraih 20 kursi di DPRD Kota Solo pada Pemilu 2024, turun dari 30 kursi yang diperoleh pada Pemilu 2019. Terkait penurunan ini, Gibran Rakabuming Raka menolak untuk memberikan tanggapan yang panjang.

Gibran menyatakan, “Tidak ada tanggapan, saya kira tidak perlu menanggapi,” menunjukkan sikapnya yang enggan terlibat dalam perdebatan terkait hal tersebut.

Meski demikian, Gibran menyambut baik keberagaman partai politik yang lebih bervariasi di DPRD, mengatakan bahwa keberagaman ini akan membawa perspektif yang berbeda dan masukan yang beragam untuk pembangunan.

Gibran juga menganggap remeh pernyataan politikus senior PDIP terkait pemecatannya dari partai tersebut. Meskipun disebut tak lagi menjadi kader PDIP, Gibran sudah menyiapkan rencana untuk bergabung dengan partai politik lainnya.

“Kita sudah menyiapkan road map ke depan,” ujar Gibran, namun ia enggan memberikan rincian terkait partai mana yang akan menjadi pilihan barunya.

Gibran menegaskan fokusnya saat ini adalah menyelesaikan tugasnya sebagai Wali Kota Solo dan mempersiapkan diri untuk menjadi Wakil Presiden terpilih. Dia berkomitmen untuk langsung bekerja keras setelah pelantikan, dengan meminimalkan proses belajar dan adaptasi, serta merencanakan program percepatan untuk 100 hari pertama pemerintahannya bersama Prabowo Subianto.

Terpisah dari hal tersebut, politikus senior PDIP, Hendrawan Supratikno, menyebutkan Presiden Joko Widodo sebagai kader yang “mbalelo” atau memberontak terhadap partainya. Hendrawan menilai sikap politik Jokowi yang berbeda dengan PDIP bisa menjadi pertimbangan bagi partai tersebut dalam menentukan sikapnya terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran.

Meskipun demikian, keputusan politik PDIP akan tetap ditentukan oleh Ketua Umum Megawati Soekarnoputri. Hendrawan menambahkan bahwa pandangan umum bahwa Jokowi menjadi penghalang bagi PDIP untuk berkoalisi dengan pemerintahan Prabowo-Gibran, namun demikian, keputusan politik PDIP bisa saja berubah setelah pelantikan Prabowo sebagai presiden. (Tribun/Nada)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *