Jurnalindo.com, – Calon Wakil Presiden nomor urut tiga, Mahfud Md, memberikan tanggapan terkait pertanyaan soal sikapnya jika mendapat tawaran untuk menjadi menteri dalam pemerintahan selanjutnya. Dalam kesempatan tersebut, Mahfud menganggap bahwa pertanyaan semacam itu hanya boleh diajukan oleh orang yang memiliki kepentingan.
“Yang (boleh) bertanya itu hanya orang yang berkepentingan,” ujar Mahfud dengan senyum di wajahnya saat ditemui di Senen, Jakarta Pusat pada Rabu, 3 April 2024.
Tanggapannya itu muncul menyusul pertanyaan tentang kemungkinan penerimaan atau penolakan posisi menteri jika ditawari oleh calon presiden pemenang Pilpres 2024, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
Mahfud kemudian menyatakan bahwa wartawan sebaiknya tidak bertanya kepada dirinya tentang hal tersebut. “Enggak boleh bertanya itu saudara kepada saya,” tegas Mahfud sembari tersenyum.
Saat ini, Mahfud bersama calon presiden yang dia dampingi, Ganjar Pranowo, sedang mengajukan permohonan sengketa perselisihan hasil pemilihan umum atau PHPU Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi (MK). Mahfud menyatakan bahwa ia telah memberi kuasa penuh kepada tim hukum yang mewakili dirinya dalam persidangan di MK. Oleh karena itu, ia merasa tidak perlu mengetahui setiap usulan yang diajukan oleh timnya untuk persidangan tersebut.
“Pokoknya setiap kuasa hukum itu sudah mendapat kuasa sepenuhnya untuk menyatakan dan meminta apapun kepada pengadilan. Saya tidak harus tahu apa yang diminta,” jelas mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan.
Sementara itu, Ganjar Pranowo sebelumnya telah menyatakan bahwa ia tidak akan bergabung dengan pemerintahan selanjutnya jika kalah dalam Pilpres 2024. Ia berencana untuk tetap berada di luar pemerintahan agar mekanisme check and balance dapat terjaga.
“Kalau saya berada di luar mungkin itu jauh lebih baik karena check and balance pasti akan terjadi dan lebih banyak yang hebat di kelompoknya masing-masing apalagi kalau kita lihat banyak sekali tim atau partai politik yang mendukung paslon, pasti juga punya harapan,” ungkap Ganjar dalam keterangannya pada Selasa, 26 Maret 2024.
Ganjar juga menyatakan niatnya untuk kembali menjadi rakyat biasa setelah MK mengumumkan putusan atas sengketa PHPU yang dijadwalkan pada 22 April mendatang. (Tempo/Nada)
