Jurnalindo.com, – Sikap tegas yang diambil oleh Mantan Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, untuk tidak bergabung dalam pemerintahan Prabowo-Gibran menarik perhatian. Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto, menyatakan bahwa sikap Ganjar adalah cerminan dari sikap partai berlogo kepala banteng bermoncong putih tersebut.
“Dengan keputusan Pak Ganjar ini, kita melihat sikap yang sangat baik bahwa pemilu pun tidak pernah melunturkan sikap dari PDI Perjuangan, PPP, Perindo, dan Hanura, dan Pak Ganjar dan Prof Mahfud di dalam berdedikasi, mengabdi kepada bangsa dan negara,” ujar Hasto di Posko Teuku Umar nomor 9, Jakarta, Senin (6/5) malam.
Ganjar Pranowo sebelumnya telah mendeklarasikan bahwa ia tidak akan berada dalam pemerintahan yang dipimpin oleh Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Keputusan ini diambil setelah Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud resmi dibubarkan.
“Kita tidak akan pernah berhenti untuk mencintai negeri ini, kita akan mengawal dengan benar, dan saya declare pertama, saya tidak akan bergabung di pemerintahan ini,” tegas Ganjar.
Meskipun demikian, Ganjar menegaskan bahwa ia tetap menghormati pemerintahan yang ada dan akan melakukan kontrol terhadapnya. Menurutnya, kontrol ini diperlukan agar pemerintahan dapat berjalan dengan benar dan moralitas politik tetap terjaga.
Salah satu cara yang akan dilakukan Ganjar untuk mengontrol pemerintahan adalah melalui parlemen. Ia berkomitmen untuk mendorong para politikus di DPR agar tetap melakukan kontrol terhadap kebijakan pemerintah.
Sementara itu, Calon Wakil Presiden pendamping Ganjar, Mahfud Md., menyatakan bahwa ia akan terus berjuang di banyak jalur. Mahfud menegaskan bahwa jalan tersebut bisa melalui partai politik maupun gerakan politik.
“Mobilisasi politik ini juga terjadi di luar partai, melainkan organisasi masyarakat hingga pers yang memiliki agenda untuk mengarahkan kebijakan negara,” ujarnya.
Selain itu, Mahfud juga berencana untuk kembali mengajar di kampus dengan tujuan meluruskan cara-cara berhukum di Indonesia. Ia menyoroti praktik hukum saat ini yang dinilainya kurang memiliki etika, dengan undang-undang yang dibentuk selera elite yang memiliki kepentingan jangka pendek.
Dengan demikian, sikap tegas Ganjar Pranowo dan komitmen Mahfud Md. menunjukkan bahwa mereka tetap akan berperan aktif dalam mengawal kebijakan negara, baik melalui jalur politik maupun jalur pendidikan. Hal ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif bagi perbaikan moralitas politik dan penegakan hukum di Indonesia. (KataData/Nada)
