Jurnalindo.com, – Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) mendapati dirinya dalam situasi sulit untuk diterima oleh sejumlah partai politik lain dalam pemerintahan Prabowo-Gibran.
Rekam jejak PDIP selama sepuluh tahun berkuasa dan sikapnya selama penyelenggaraan Pemilu 2024 menjadi faktor utama yang membuat partai berlogo kepala banteng itu kesulitan bergabung dengan koalisi Prabowo-Gibran.
Menurut pengamat politik dari Universitas Nasional, Selamat Ginting, PDIP kemungkinan besar akan menjadi satu-satunya partai yang tidak diundang oleh Prabowo Subianto untuk bergabung dalam pemerintahannya.
Ginting mengungkapkan bahwa PDIP, dengan sejarah politiknya yang cenderung jumawa saat memenangkan kontestasi pemilu, seringkali sulit untuk melakukan komunikasi politik dengan pihak lain.
“PDIP terlalu berkuasa dalam menentukan calon pendamping Ganjar Pranowo di Pilpres 2024, menyebabkan sejumlah partai yang hampir bergabung dengannya memilih untuk berbalik arah saat merasa posisi Megawati Soekarnoputri terlalu dominan,” kata Ginting.
Belum lagi, PDIP juga menjadi satu-satunya partai yang belum menerima hasil Pilpres 2024, yang ditandai dengan ketidakhadirannya dalam penetapan presiden dan wakil presiden terpilih di KPU RI. Meskipun Mahkamah Konstitusi (MK) telah mengeluarkan putusannya, PDIP masih berencana untuk menggugat hasil Pilpres 2024 ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
Ginting juga menyoroti buruknya hubungan antara Megawati Soekarnoputri dengan Susilo Bambang Yudhoyono dan Joko Widodo, yang menjadi faktor tambahan dalam sulitnya PDIP untuk diterima oleh Prabowo-Gibran.
Sementara itu, hubungan antara PDIP dan PKS juga tegang, karena PKS selama sepuluh tahun ini menjadi partai oposisi.
“Kemungkinan besar PDIP akan menjadi satu-satunya partai yang tidak bergabung dalam koalisi pemerintahan Prabowo Subianto,” kata Ginting.
Ginting juga memprediksi bahwa suara PDIP kemungkinan akan terus merosot dalam Pemilu 2029, jika dinamika politik yang terjadi seperti ini. Salah satu faktornya adalah retorika belaka dalam wacana penggunaan hak angket Pemilu oleh PDIP.
“Sekaligus juga menandakan bahwa di era Reformasi ini hanya Presiden Jokowi yang tidak pernah mendapatkan hak angket dari Parlemen,” ujarnya.
Kritik terhadap PDIP semakin meningkat, dan Ginting meyakini bahwa hal ini dapat memengaruhi suara partai tersebut di masa depan. (Sumber : TribunJakarta/Nada)
