JurnalIndo.com – STaf Sumber Daya Manusia (SSDM) Polri menggelar Rapat Koordinasi Pembinaan (Rakorbin) Sumber Daya Manusia (SDM) dan Pegawai Negeri Sipil (PNS) Polri tahun 2023, dengan tujuan meningkatkan transparansi dan kualitas dalam pengelolaan Sumber Daya Manusia di lingkungan Kepolisian Republik Indonesia (Polri). Salah satu poin utama yang mendapat penekanan dalam acara ini adalah pentingnya melakukan rekrutmen anggota Polri tanpa adanya pungutan liar (pungli).
Dalam Rakorbin yang digelar di Markas Besar Polri, para pejabat terkait dan perwakilan dari berbagai divisi Polri berkumpul untuk membahas berbagai isu terkini yang berkaitan dengan SDM dan PNS Polri. Kepala SSDM Polri, dalam sambutannya, menekankan pentingnya menjaga integritas dan transparansi dalam setiap tahapan rekrutmen anggota Polri. dilansir dari detik.com
“Saat ini, kepercayaan publik terhadap institusi Polri sangat penting. Untuk itu, kita harus memastikan bahwa rekrutmen anggota Polri dilakukan dengan adil, transparan, dan tanpa pungutan liar. Pungli adalah musuh bersama yang harus kita basmi dari semua lapisan masyarakat, termasuk di dalam institusi Polri sendiri,” ujar Kepala SSDM Polri dalam pidatonya.
Selain itu, para peserta Rakorbin juga membahas langkah-langkah konkret yang akan diambil untuk meningkatkan proses seleksi dan rekrutmen anggota Polri. Upaya-upaya peningkatan ini melibatkan pemantauan ketat dari awal hingga akhir proses rekrutmen, termasuk penilaian objektif terhadap kemampuan dan potensi calon anggota Polri.
Selain itu, peran serta masyarakat juga diharapkan dapat membantu Polri dalam memerangi pungutan liar ini. Kepala SSDM Polri mengajak masyarakat untuk melaporkan setiap tindakan pungli yang terjadi selama proses rekrutmen anggota Polri. “Kami ingin melibatkan masyarakat sebagai mitra dalam menjaga integritas Polri. Laporan dari masyarakat sangat berharga bagi kami untuk melakukan penindakan terhadap oknum-oknum yang mencoreng nama baik institusi ini,” tambahnya.
Rakorbin SDM dan PNS Polri tahun 2023 ini diharapkan dapat menjadi tonggak penting dalam memperkuat integritas dan profesionalisme anggota Polri. Melalui langkah-langkah konkret dan transparan yang diambil, diharapkan Polri dapat tetap menjadi lembaga penegak hukum yang dapat dipercaya dan dihormati oleh masyarakat Indonesia. Dengan komitmen yang kuat untuk memberantas pungutan liar, Polri menunjukkan tekadnya dalam menciptakan lingkungan kerja yang bersih dan bebas dari korupsi.
Jurnal/Mas
