Jurnalindo.com – Sekretaris Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD DKI Jakarta, M
(MTZ) menyebut wacana ASN DKI yang diwajibkan memakai motor listrik tidak efektif dalam mengurangi kemacetan. Ia menduga ada permainan bisnis dibalik itu.
“Tidak mengurangi kemacetan juga menambah pengeluaran mereka untuk beli kendaraan listrik yang harganya sekarang masih mahal. Kalau pakai dana Pemda DKI berarti akan menambah beban APBD, atau ada bisnis dibalik itu ya?” Kata MTZ saat dihubungi, Minggu 20 Agustus 2023.
Baca Juga: Pesepakbola Pratama Arahan Resmi Menikah dengan Azizah Salsha Hari Ini
Adapun waktu terkait pelaksanaan kebijakan tersebut masih dalam tahap pembahasan.
“Lagi dibahas, kalau saya nanti pegawai DKI Eselon IV ke atas harus menggunakan kendaraan listrik, minimal motor listrik,” kata Heru.
Selain kendaraan listrik, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta juga mengkaji efektivitas sistem “4 in 1” yang diharapkan dapat mengurangi kuantitas mobil yang melintas di Jabodetabek guna mengurangi polusi udara
Baca Juga: One Pice Episode 1073, Duel Luffy dan Kaido Berlanjut Lagi
“Iya, (usulan 4 in 1) nanti dibahas, sekitar dua minggu lagi (pembahasan itu digelar),” kata Heru di Balai Kota DKI, Jakarta Pusat, Selasa (25/8).
Namun Heru belum mengetahui pasti apakah penerapan sistem “4 in 1” ini akan efektif dalam rangka mengurangi polusi di Jabodetabek, khususnya DKI Jakarta.
“Masih dibahas, saya belum bisa (memberikan keterangan) detail seperti itu,” ujar Heru.
