Jurnalindo.com – Muncul isu menarik terkait jumlah pos kementerian di kabinet menteri Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Partai Gerindra menganggap wajar jika nantinya kabinet Prabowo-Gibran memerlukan keterlibatan banyak pihak.
Menurut Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Habiburokhman, penambahan jumlah pos kementerian dapat dianggap positif dalam konteks negara yang besar dan memiliki tantangan besar. Dia menegaskan bahwa penambahan ini bukan semata-mata untuk mengakomodasi dukungan politik, tetapi untuk kepentingan substansi dalam pemerintahan. dilansir dari detik.com
Habiburokhman juga menyampaikan masukan terkait problem-problem yang ada dalam beberapa kementerian saat ini. Dia menyinggung khususnya Kementerian Hukum dan HAM (Kemkumham) serta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), di mana menurutnya terdapat direktorat atau bidang-bidang yang perlu dipertimbangkan untuk dipisah menjadi pos kementerian tersendiri.
“Kita bernegara ini berdialektika. Mungkin praktek-praktek yang kemarin perlu disempurnakan, kita akan sempurnakan lagi. Konsekuensinya ya, ya itu dia bisa ada pengembangan jumlah kementerian dan lembaga,” ungkapnya.
Pendapat Habiburokhman ini memberikan gambaran bahwa penambahan pos kementerian dalam kabinet Prabowo-Gibran tidak semata-mata sebagai strategi politik, tetapi juga sebagai upaya untuk meningkatkan efektivitas dan responsivitas pemerintahan dalam menghadapi berbagai tantangan yang kompleks. Diharapkan wacana ini dapat diperdebatkan secara konstruktif demi kepentingan negara dan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat.
Jurnal/Mas
