Jurnalindo.com, – Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, mengumumkan bahwa partainya telah memulai komunikasi dengan kubu Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar (AMIN) terkait indikasi tekanan instrumen kekuasaan dan hukum menjelang Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.
Hasto Kristiyanto menyoroti kebutuhan untuk membahas isu ini sehubungan dengan tegangan politik yang mungkin timbul dalam rangkaian Pilpres mendatang. Pernyataannya ini muncul setelah Partai NasDem mengekspresikan kekhawatiran terkait kemungkinan terlibatnya AMIN dalam permasalahan yang melibatkan kubu Ganjar Pranowo dan Mahfud MD.
Calon presiden Anies Baswedan, saat ditanya mengenai isu tersebut, menyatakan bahwa ia akan mencari informasi lebih lanjut kepada Tim Pemenangan Nasional AMIN. “Nanti saya cek dulu. Saya harus cek ke tim ya,” ujar Anies setelah menghadiri Diskusi Capres Bersama Perwakilan Kiai Kampung Se-Indonesia di Atamimi Palace, Villa Puncak Tidar, Kabupaten Malang, Jawa Timur, Sabtu (18/11/2023).
Anies juga mengakui bahwa ia sendiri telah merasakan tekanan instrumen kekuasaan dan hukum selama beberapa tahun terakhir. “Kalau saya sudah bertahun-tahun jalani begini,” katanya.
Sementara itu, Wakil Ketua Umum NasDem, Ahamd Ali, menanggapi isu tersebut dengan menekankan bahwa NasDem tidak merasa ditekan terkait Pilpres 2024, terutama setelah AMIN ditetapkan sebagai pasangan calon. Ali bahkan mempertanyakan siapa yang dimaksudkan oleh Hasto Kristiyanto sebagai “penguasa.” Jika yang dimaksud adalah Presiden Joko Widodo (Jokowi), Ali menegaskan bahwa NasDem tetap merupakan partai pendukung Jokowi.
Ali juga mencatat bahwa tekanan yang dirasakan NasDem sebenarnya berasal dari kepala daerah dari partai tertentu, terutama saat Anies melakukan sosialisasi di berbagai daerah. “Tidak sedikit kemudian acara yang sudah kami gagas kemudian dibatalkan oleh kepala daerah dari partai mereka,” ungkap Ali.
Ali menyatakan bahwa NasDem tidak pernah menjalin komunikasi politik dengan pihak manapun terkait isu tekanan penguasa. “Intinya kami tidak pernah melakukan komunikasi politik dari institusi pasangan manapun,” tegasnya. (Medcom/Nada)
