Jurnalindo.com, – Megawati Soekarnoputri, Ketua Umum PDIP, memberikan arahan kepada Mahfud MD, cawapres yang diusung oleh PDIP, terkait pengusutan hasil dugaan kecurangan dalam pemilihan umum (pemilu) 2024. Mahfud MD mengungkapkan bahwa Megawati memberikan dua perintah tegas terkait masalah tersebut pada Jumat (8/3/2024).
“Dari Bu Mega agar mengambil 2 jalur secara tegas,” ujar Mahfud MD yang dikutip dari Kompas TV.
Dalam pernyataannya, Mahfud MD menjelaskan bahwa jalur pertama adalah jalur hukum yang akan dia koordinasikan, khususnya terkait tingkat pasangan calon. Sedangkan jalur politik akan dikendalikan oleh Ganjar Pranowo, calon presiden yang juga terlibat dalam koordinasi hak angket.
Meski tidak terlibat dalam urusan hak angket, Mahfud MD mengaku sudah membaca naskah akademik yang disiapkan, yang mencapai lebih dari 75 halaman. Menurutnya, naskah tersebut sudah matang dan siap untuk diproses lebih lanjut.
Namun, Mahfud MD menegaskan bahwa dua jalur yang diambil memiliki akhir yang berbeda. Jalur hukum berkaitan dengan keabsahan hasil perhitungan yang dilakukan oleh KPU dan MK, sedangkan jalur politik akan fokus pada kebijakan pemerintah, bukan pada pasangan calon, hasil pemilihan, atau kinerja KPU.
Dalam konteks hak angket, Mahfud MD menekankan bahwa ini tidak memiliki kaitan langsung dengan upaya pemakzulan, karena prosedur teknisnya berbeda.
Naskah akademik untuk hak angket telah disiapkan oleh PDIP sebelumnya, seperti yang disinggung oleh Ketua DPP PDI Perjuangan, Djarot Saiful Hidayat. Meski belum ada kepastian kapan hak angket akan digulirkan secara resmi, namun langkah ini merupakan bagian dari upaya PDIP dalam mengevaluasi Pemilu 2024.
Dalam menyiapkan naskah akademik tersebut, Djarot menekankan pentingnya komunikasi dengan pihak-pihak yang mendukung hak angket, sebagai bagian dari upaya perbaikan dan untuk menghilangkan kecurigaan terkait pemilu. (Tribun/Nada)
