Jurnalindo.com, – Presiden Joko Widodo memberikan arahan kepada para menteri yang akan memberikan keterangan di Mahkamah Konstitusi (MK) terkait sengketa hasil pemilihan umum Pilpres 2024. Hal ini diungkapkan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, usai menghadiri sidang perselisihan hasil pemilihan umum di MK pada Jumat (5/4/2024).
“Arahan Presiden dijelaskan sejelas-jelasnya,” ucap Airlangga Hartarto.
Menurutnya, arahan tersebut tidak bersifat khusus, namun sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing menteri. Airlangga juga menyampaikan rasa syukur karena pemberian keterangan dalam sidang MK berjalan lancar.
“Alhamdulillah sidang berjalan lancar dan penjelasan dari menteri-menteri tadi sudah jelas terkait dengan apa yang diharapkan oleh hakim majelis,” tambahnya.
Tidak hanya itu, Airlangga juga menjelaskan bahwa pembahasan terkait bantuan sosial (bansos) yang disalurkan kepada masyarakat telah dibahas dalam rapat kabinet maupun rapat terbatas.
“Tadi kan sudah dijawab, bahwa seluruh pembahasan itu dirapatkan di dalam rapat kabinet, baik itu rapat terbatas, maupun rapat internal, jadi jelas ini hasil rapat kabinet,” tegas Airlangga.
Sebelumnya, dalam persidangan, Menteri Keuangan Sri Mulyani menjelaskan realisasi anggaran perlindungan sosial (perlinsos) dan bansos di Kementerian Sosial (Kemensos) tidak mengalami perbedaan yang signifikan selama 2019-2024. Sri Mulyani menyajikan data realisasi anggaran perlinsos dan bansos dari Kemensos pada periode Januari-Februari tahun 2019-2024.
Menurutnya, perbedaan yang signifikan hanya terjadi pada tahun 2023, di mana realisasi perlinsos di Kemensos hanya mencapai Rp0,9 triliun. Hal ini disebabkan oleh penataan kembali kerja sama antara Kemensos dengan perbankan.
“Dikarenakan adanya penataan kembali kerja sama antara Kemensos dengan perbankan,” jelas Sri Mulyani.
Penjelasan tersebut memberikan gambaran lebih lanjut terkait dengan realisasi bansos di Kemensos dan menguatkan kesaksian yang disampaikan oleh para menteri di MK. Dengan demikian, proses penyelesaian sengketa Pilpres 2024 di MK diharapkan dapat berjalan dengan transparan dan adil sesuai dengan prinsip demokrasi. (Kompas.TV/Nada)
