Jurnalindo.com,- Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri dan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh mengungkapkan kekhawatiran mereka menjelang Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. Kedua tokoh politik ini menyampaikan keresahan mereka terkait sejumlah isu yang berkembang di tengah persiapan Pemilu.
Surya Paloh, dalam pidatonya di perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-12 Partai Nasdem, menyoroti adanya dugaan bahwa aparat negara hanya melayani kepentingan kelompok tertentu. “Hari-hari ini kita melihat betapa upaya membawa negara dan aparaturnya melayani kepentingan pribadi dan golongan,” ujar Paloh di Nasdem Tower, Gondangdia, Menteng, Jakarta.
Menurut Surya Paloh, langkah-langkah tertentu telah diambil untuk menarik aparat negara ke dalam politik praktis, yang akhirnya membuat masyarakat kehilangan kepercayaan pada pemerintah. Ia bahkan menganggap situasi Indonesia saat ini sebagai yang paling mencemaskan sepanjang sejarah. “Kita berada di tanduk kerusakan yang paling mencemaskan sepanjang kehidupan berbangsa dan bernegara. Kita berharap semua pemimpin nasional dan rakyat tidak kehilangan kontrol,” tegasnya.
Sementara itu, Megawati Soekarnoputri dalam sebuah video yang dirilis pada Minggu (12/11/2023), menyampaikan kekhawatirannya terkait putusan Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai batas usia calon presiden dan calon wakil presiden. Ia menganggap putusan MK tersebut menunjukkan adanya manipulasi hukum yang disebabkan oleh kekuasaan yang mengabaikan politik berdasarkan nurani dan kebenaran.
“Jangan biarkan kecurangan pemilu yang akhir ini terlihat sudah mulai terjadi lagi,” kata Megawati, seraya mengajak masyarakat untuk melakukan pengawasan dan tidak takut buka suara jika menemukan indikasi kecurangan pada Pemilu mendatang. Megawati menekankan bahwa masyarakat memiliki kekuatan untuk melakukan perubahan dan mempertahankan keutuhan bangsa.
Megawati juga menyayangkan kondisi Mahkamah Konstitusi, yang menurutnya, saat ini tercoreng akibat putusan mengenai batas usia capres-cawapres yang diwarnai sejumlah pelanggaran etik para hakim konstitusi. Ia menilai putusan tersebut memberikan jalan bagi Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka untuk menjadi bakal calon wakil presiden Prabowo Subianto sebagai rekayasa hukum yang tidak boleh terjadi lagi.
Keresahan yang disuarakan oleh Megawati dan Surya Paloh mencerminkan suasana politik yang semakin panas dan ketegangan menjelang Pemilu 2024. Publik menantikan langkah konkret dari pihak berwenang untuk menjamin proses pemilu yang transparan, adil, dan bebas dari berbagai bentuk kecurangan. (Kompas/Nada)
