Jurnalindo.com, – Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Aria Bima, menyoroti bukan hanya insiden kekerasan terhadap relawan Ganjar-Mahfud di Boyolali, Jawa Tengah, tetapi juga adanya pencopotan baliho pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 3. Aria Bima menyampaikan hal ini di Media Center TPN Ganjar-Mahfud, Menteng, Jakarta Pusat, pada Senin, 1 Januari 2023.
Menurut Aria Bima, di Juwiring, baliho Pasangan Ganjar Pranowo dan atribut partai yang dipasang malam hari langsung hilang pada saat Ganjar Pranowo berada di lokasi. Kejadian ini dianggap sebagai bagian dari serangkaian tindakan yang menunjukkan gelombang ketidaksukaan, dan Aria Bima menekankan perlunya menanggapi dengan bijak.
“Fenomena di Boyolali, menurut Aria Bima yang juga Ketua Tim Penjadwalan TPN Ganjar-Mahfud itu, jangan sampai berakibat pada pesta demokrasi dilaksanakan secara tidak riang. Menurut dia, upaya terhadap penegakan demokrasi harus dilakukan.”
Aria Bima berpendapat bahwa gelombang penolakan ini tidak hanya terjadi pada saat pemukulan terhadap relawan, tetapi juga terlihat dari pencopotan baliho dan pengaturan pertemuan caleg yang ikut diikuti oleh sejumlah caleg.
“Ini bukan persoalan Ganjar, Mahfud, partai pengusung, Tim Kampanye Nasional atau Tim Kampanye Daerah, tapi persoalan demokrasi yang harus kita jaga,” tegas Aria Bima.
Dalam konteks ini, Aria Bima menyoroti pentingnya konsolidasi untuk mencegah kemunduran demokrasi dan kembali ke titik nol. Konsolidasi dianggapnya sebagai langkah penting agar demokrasi dapat berkembang dan dijaga dengan baik.
TPN Ganjar-Mahfud Janjikan Perlindungan Hukum dan Ajak Tetap Tenang
Ketua Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, Arsjad Rasjid, menyatakan bahwa TPN berdiri bersama korban kekerasan yang dilakukan oleh anggota TNI di Boyolali. Arsjad menyampaikan bahwa TPN akan memberikan pendampingan hukum dan mengutuk segala bentuk intimidasi dan kekerasan selama proses pemilihan presiden dan pemilihan umum (Pemilu) 2024.
“Bagi kami relawan dan pendukung adalah keluarga besar TPN Ganjar-Mahfud. Setiap tindak kekerasan yang menimpa pada satu orang, sakitnya dirasakan oleh semuanya,” kata Arsjad di Media Center TPN Ganjar-Mahfud pada Senin, 1 Januari 2024.
Arsjad menegaskan bahwa pihaknya akan tetap mempercayai netralitas aparat penegak hukum, seperti TNI dan Polri, selama Pemilu 2024. Dia juga mengajak semua pihak untuk mengawal agar Pemilu berjalan bersih dan bermartabat.
“Untuk para pendukung Ganjar-Mahfud, tetap tenang, jangan terprovokasi. Setiap perbedaan pendapat sebaiknya diselesaikan dengan diskusi konstruktif, bukan dengan kekerasan,” tambahnya.
Wakil Ketua TPN Ganjar-Mahfud, Andika Perkasa, mengapresiasi respon cepat dari Panglima TNI dan KSAD terhadap peristiwa tersebut. Dia menyatakan keyakinannya bahwa proses hukum akan diawasi dengan baik agar tidak melenceng dari kejadian sebenarnya.
Andika mengungkapkan bahwa meski melihat keterlibatan TNI, pihaknya juga melihat ada pasal-pasal yang dapat dikenakan kepada pelaku kekerasan tersebut, termasuk pasal tentang penganiayaan, tindak kekerasan bersama-sama, dan memberikan bantuan pada upaya kejahatan.
“Kami akan kawal sehingga terwujud keadilan seadil-adilnya, dimulai dari penyampaian berkas perkara kepada oditur agar jangan sampai ada pasal-pasal yang terlewat,” kata Andika.
Deputi Hukum TPN, Todung Mulya Lubis, menekankan bahwa penanganan kekerasan oleh anggota TNI di Boyolali harus dilakukan secara profesional. Lubis menganggap kasus ini sebagai ujian integritas Pemilu dan menegaskan pentingnya menjaga citra demokrasi Indonesia di mata dunia internasional.
“Legal process is on trial. Peristiwa Boyolali ini sangat serius. Jangan sampai penanganan kasus ini menimbulkan noda dalam demokrasi kita,” kata Todung. (Nada/Tempo)
