Jurnalindo.com, – Cawapres nomor urut 3, Mahfud MD, mengungkapkan alasan di balik sikap PDI Perjuangan (PDI-P) yang terkesan setengah-setengah dalam mendorong hak angket untuk menyelidiki dugaan kecurangan dalam Pemilu 2024 di DPR.
Menurut Mahfud, sikap PDI-P yang nampaknya tidak begitu gigih dalam mengusulkan hak angket disebabkan oleh keputusan Ketua Umum PDI-P, Megawati Soekarnoputri, yang tidak ingin terburu-buru. Hal ini karena Megawati mempertimbangkan berbagai aspek sebelum mengambil keputusan terkait wacana pengajuan hak angket tersebut.
Salah satu pertimbangan yang dipertimbangkan adalah dampak politik yang mungkin timbul jika PDI-P mendukung hak angket. Selain itu, menjelang pelantikan pemerintahan baru pada Oktober 2024, pasti akan ada dinamika politik yang terjadi.
Mahfud menjelaskan bahwa sikap tersebut bukanlah karena tidak mau bersikap, melainkan karena PDI-P tidak ingin tergesa-gesa. Pernyataan ini disampaikan Mahfud saat mengunjungi kediaman Budayawan Butet Kartaredjasa di Bantul, Yogyakarta, pada Senin (11/3/2024).
Mahfud juga menambahkan bahwa Megawati mempertimbangkan bahwa permasalahan yang terjadi dalam Pemilu 2024 tidak akan terselesaikan hanya dengan menggunakan hak angket atau melalui gugatan perselisihan hasil Pemilu di Mahkamah Konstitusi (MK). Megawati juga aktif memantau setiap perkembangan terkait Pemilu dan pasca-Pemilu.
Wacana penggunaan hak angket pertama kali dilontarkan oleh Capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo. Ganjar berharap bahwa PDI-P dan PPP, dua partai politik pengusungnya, akan menggunakan hak angket karena DPR seharusnya tidak boleh diam terhadap dugaan kecurangan dalam Pemilu.
Meresponsnya, calon presiden nomor urut 1, Anies Baswedan, menyatakan bahwa partai politik pengusungnya juga siap untuk menggulirkan hak angket. Tiga partai politik pengusung Anies-Muhaimin adalah Partai Nasdem, Partai Kebangkitan Bangsa, dan Partai Keadilan Sejahtera.
Sikap PDI-P yang terkesan berhati-hati dalam mendukung hak angket ini menjadi sorotan karena menjadi salah satu partai politik terbesar di Indonesia. Hal ini juga menunjukkan kompleksitas politik pasca-Pemilu 2024 yang masih berlangsung hingga saat ini. Dengan berbagai pihak yang memiliki pandangan dan kepentingan yang berbeda, proses penyelesaian dugaan kecurangan dalam Pemilu tersebut masih menjadi perdebatan yang kompleks.
Sementara itu, upaya-upaya rekonsiliasi dan dialog antara berbagai pihak terkait permasalahan Pemilu 2024 tetap menjadi hal yang penting untuk dilakukan guna memastikan tegaknya demokrasi dan keadilan dalam sistem politik Indonesia. Semua pihak diharapkan dapat bekerja sama untuk menemukan solusi yang terbaik demi kepentingan negara dan rakyat.
Dengan dinamika politik yang terus berubah dan berbagai pihak yang terlibat dalam proses penyelesaian permasalahan Pemilu, masa depan politik Indonesia menjadi semakin menarik untuk diamati. Rakyat pun diharapkan tetap memperhatikan perkembangan politik dan terlibat secara aktif dalam proses demokrasi untuk memastikan terwujudnya negara yang lebih baik dan adil bagi semua. (Kompas/Nada)
