Jurnalindo.com,- Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto menyatakan ketidaksetujuannya terhadap pendapat Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengenai kualitas debat ketiga Pilpres 2024 yang diadakan pada Minggu (7/1/2024). Jokowi menyatakan bahwa debat tersebut kehilangan substansi karena para calon presiden (capres) lebih banyak menyerang personal.
Hasto mengingatkan bahwa Jokowi sendiri pernah menggunakan strategi menyerang personal dalam debat Pilpres 2019. Pada debat tersebut, Jokowi mencantumkan data-data terkait kepemilikan lahan Prabowo Subianto, mengungkap berapa hektar lahan yang dimilikinya.
“Pada debat yang lalu, Pak Jokowi ketika berhadapan dengan Pak Prabowo, menyebutkan data-data berapa lahan yang dimiliki oleh Pak Prabowo, tentang kepemilikan lahan di mana Pak Prabowo menguasai beratus-ratus hektar,” ungkap Hasto di Kantor DPP PDIP, Jakarta Pusat, Senin (8/1/2024).
Menurut Hasto, penyebutan data tersebut bukanlah penyerangan personal, melainkan bentuk edukasi kepada masyarakat terkait calon pemimpinnya. Ia juga mengklaim bahwa menurut data sentimen media yang dikumpulkan oleh pihaknya, banyak yang berpendapat bahwa debat ketiga sudah memiliki kualitas yang baik.
“Dari media sentiment, baik sosial media dan media mainstream, debat itu ada penunjukan suatu peningkatan kualitas. Ini misalnya kita lihat apakah puas, kemudian bagaimana penilaian kandidat,” ungkap Hasto.
Meski begitu, Hasto juga setuju apabila terdapat upaya untuk meningkatkan kualitas debat pada sesi-sesi berikutnya. Sebelumnya, Jokowi juga meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk meninjau kembali format penyelenggaraan debat calon presiden dan calon wakil presiden Pilpres 2024, menyatakan bahwa kualitas debat ketiga kurang memuaskan dan kurang mengedukasi masyarakat.
Dalam debat ketiga Pilpres 2024, Jokowi menyatakan bahwa substansi visi-misi dan kebijakan dari para kontestan kurang terlihat, sementara serangan personal dominan. Ia berharap debat-debat berikutnya memiliki format yang lebih baik dan fokus pada pembahasan kebijakan, policy, dan visi untuk memberikan edukasi kepada masyarakat. (Nada/Bisnis.com)
