Jurnalindo.com, – Setelah Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI menetapkan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebagai presiden dan wakil presiden terpilih hasil Pilpres 2024, fokus perbincangan beralih pada proses penyusunan kabinet pemerintahan Prabowo-Gibran untuk periode 2024-2029. Respons dari berbagai kalangan terhadap proses ini pun mengemuka:
- Presiden Joko Widodo: Menyatakan Boleh Berpendapat Jika Dimintai Saran
Presiden Joko Widodo menyambut baik kemungkinan dimintai saran oleh Prabowo Subianto dalam menyusun kabinetnya. Meskipun demikian, Jokowi menegaskan bahwa penentuan kabinet adalah hak prerogatif presiden, meski saran dari luar boleh diajukan.
- Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY): Mengungkapkan Diskusi Tentang Pembagian Kursi Menteri
AHY menyatakan bahwa telah ada diskusi mengenai pembagian kursi menteri di kabinet Prabowo-Gibran. Partainya, Partai Demokrat, tidak mempermasalahkan langkah partai non-pengusung Prabowo-Gibran untuk bergabung dengan koalisi Prabowo.
- Wakil Presiden Terpilih Gibran Rakabuming Raka: Mengumumkan Keterlibatan Para Tokoh dalam Penyusunan Kabinet
Gibran Rakabuming Raka mengumumkan rencana Prabowo untuk melibatkan para tokoh dan ketua partai politik, termasuk Megawati Soekarnoputri, dalam proses penyusunan kabinet. Meskipun belum berkomunikasi langsung dengan Megawati, Gibran menegaskan bahwa mereka akan meminta masukan dari semua pihak terkait.
- Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan: Mendorong Prabowo untuk Selektif dalam Memilih Anggota Kabinet
Luhut Binsar Pandjaitan memberikan pesan kepada Prabowo agar tidak membawa orang “toxic” ke dalam kabinetnya. Ia menyarankan agar Prabowo lebih selektif dalam memilih anggota kabinet, berdasarkan pengalaman selama 10 tahun bekerja di pemerintahan. Luhut juga menekankan pentingnya digitalisasi untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam pemerintahan Indonesia.
Dengan berbagai pandangan yang beragam ini, proses penyusunan kabinet Prabowo-Gibran menjadi sorotan utama dalam dinamika politik pasca-Pilpres 2024. (Sumber : Tempo.co/Nada)
