Lima hal yang harus dilakukan Pemerintah usai pencabutan PPKM

JurnalIndo.comJakarta, 01/01  – Direktur Pascasarjana Universitas YARSI Profesor Tjandra Yoga Aditama menyarankan lima hal yang harus dilakukan pemerintah setelah Kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) dicabut pada 30 Desember 2022 agar COVID-19 bisa mereda. dikendalikan.

“Lima hal ini pada dasarnya penting dalam pengendalian penyakit menular apapun,” ujarnya melalui emailnya, Minggu.

Pertama, pemerintah perlu terus melakukan pengawasan ketat. Surveilan ini tidak hanya didasarkan pada gambaran klinis, tetapi juga pada laboratorium dan bahkan dalam keadaan tertentu bahkan skrining pengurutan seluruh genom (WGS).

Baca Juga: Ini Alasan Ferdy Sambo Menggugat Presiden Jokowi dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo

Profesor FKUI mencontohkan kegiatan pemantauan tersebut berupa pemantauan angka DBD secara terus menerus sehingga masalah ini dapat segera diketahui saat musim hujan dan dicegah penyebarannya.

Kedua, pemerintah perlu memperluas penyediaan dan kemudahan akses tes antigen atau PCR, apalagi tes ini tidak lagi wajib bagi masyarakat.

“Ada rencana menyediakan alat tes antigen di apotik, padahal kita tahu di banyak negara alat tes antigen sudah bisa dibeli di berbagai toko dan supermarket,” katanya seraya mengisyaratkan perusahaan besar seperti BUMN bisa menyediakan alat tes dan mendistribusikannya kepada karyawannya.

Ketiga, Pemerintah tetap perlu melanjutkan kegiatan penelusuran kasus. Menurut Prof Tjandra, sebagaimana konsep pengendalian penyakit menular pada umumnya maka kemungkinan penyebaran penyakit perlu dicegah, sehingga kontak dari yang positif COVID-19 harus di identifikasi supaya penularan tidak meluas di masyarakat.

“Salah satu contoh penyakit menular lain adalah tuberkulosis dimana kontak dari pasien juga harus ditemukan dan bahkan diberikan terapi pencegahan,” kata dia.

Selanjutnya, penggalakkan vaksinasi karena sebagaimana penyakit menular lain yang dapat dicegah dengan imunisasi maka vaksinasi COVID-19 tetap dan selalu perlu dijaga dan ditingkatkan cakupannya.

Terakhir, Pemerintah perlu selalu melakukan penyuluhan kesehatan agar masyarakat dapat mengatasi dampak dari COVID-19. Prof Tjandra menuturkan, penyuluhan kesehatan masyarakat merupakan salah satu hal penting yang perlu terus menerus dilakukan baik itu tentang COVID-19 maupun berbagai penyakit menular dan tidak menular lainnya.

Dia juga mengingatkan pentingnya Pemerintah untuk selalu mengajak masyarakat menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS).

(slmn/antara)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *