Jurnalindo.com, Pati – Ratusan Kepala Desa, Perangkat Desa yang tergabung dalam organisasi Paguyuban solidaritas kepala desa dan perangkat Desa (Pasopati) Kabupaten Pati beserta perwakilan ketua RT dan RW mendatangi Kantor DPRD setempat untuk mengajukan beberapa tuntutan yang dinilai sangat tidak adil.
Kedatangan mereka langsung disambut hangat oleh Anggota Dewan beserta eksekutif di ruang Banggar. Dalam audiensi tersebut menyampaikan tuntutan yang pertama Kekosongan Perangkat Desa, Menaikan Insentif RT dan RW, dan meminta adanya Operasional terhadap Perangkat Desa.
Ketua Pasopati, Pandoyo mengatakan bahwa audiensi ini sebenarnya sudah lama direncanakan, Namun sebelum datang kesini, pihaknya terlebih dahulu sudah berkomunikasi kepada ketua Dewan, dan Pj bupati Pati.
Baca Juga: Ratusan Desa di Kabupaten Pati Kekosongan Perangkat, Pasopati Desak DPRD Pati.
“Audiensi ini kami rencanakan sudah lama sejak Mei, kami komunikasikan dengan pimpinan DPRD dan Pj Bupati. Menyampaikan aspirasi, banyak kekosongan perangkat desa, agar di tahun ini bisa dilakukan pengisian perangkat. Kedua insentif RTRW sampai saat ini hanya 500 per tahun ribu agar dinaikkan,”jelas Pandoyo di depan awak media di lokasi, Selasa (20/06/2023).
Lanjut Pandoyo mengenai kenaikan insentif terhadap RT dan RW, dirinya mengatakan tidak menyebut secara pasti, namun yang terpenting ada kenaikan.
“Nominalnya tidak disebutkan, tapi inginnya dinaikkan sesuai kemampuan keuangan Pemkab dan menyesuaikan dengan saat kepatutan,”terangnya.
Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Pati, Ali Badruddin menanggapi dengan positif apa yang disampaikan oleh teman-teman Pasopati in, Namun dari beberapa tuntutan yang tidak bisa diubah yakni perubahan insentif menjadi Honorer terhadap RT dan RW.
“Aspirasi dari perwakilan muktiharjo diminta dari insentif diubah ke honor, nah ini tidak bisa karena dalam UU Nomor 6 ttg desa tidak bisa karena itu namanya intensif. Kemudian RTRW meminta intensifnya 500 ribu dinaikkan,”Jelas Ali.
Selain itu, apa yang menjadi tuntutan oleh teman Pasopati ini akan segera kami bahas dengan pihak PJ bupati Pati.
“Apa yang disampaikan tadi akan kami diskusikan dengan eksekutif, karena apapun perencanaan itu bagian eksekutif,”ujarnya.
Menurut Ali, pengisian perangkat desa akan menjadi prioritas pembahasan kami, agar segera desa-desa yang kosong cepat terisi, karena itu berkaitan dengan stabilitas pemerintah desa.
Baca Juga: Apes! Pencuri Gas 3 Kg di Desa Gunungsari diamuk warga
“Lalu kaitannya siltap perangkat desa, akan disampaikan ke Pj Bupati kewenangannya di eksekutif. Apa yang disampaikan tadi akan kami kawal, insya allah mana yang menjadi skala prioritas akan kami prioritaskan untuk kami laksanakan,”tuturnya.
Dirinya berharap pengisian perangkat Desa segera diisi meskipun tidak sepenuhnya, tetapi Perbupnya diubah terlebih dahulu bahwa kewenangan pengisian perangkat desa harus dikembalikan ke desa masing-masing seperti yang dulu.
