Jurnalindo.com, Surabaya, 15/11 – Pemerintah Kota Surabaya (Bimkot) pada tahun 2023 akan mendapatkan bantuan dana mulai dari Rp. 10 miliar dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Pimprov).
“Kami akan segera pikirkan (penggunaannya),” kata Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi dalam keterangan tertulisnya di Surabaya, Selasa.
Ia melanjutkan, harapannya Pemkot Surabaya bisa menghitung anggaran yang sudah diajukan.
Bantuan itu diketahui saat Walikota Eri menerima Unconditional Opinion Award (WTP) dari Kementerian Keuangan yang diserahkan langsung kepada Gubernur Jatim Khofiifah Indar Parawansa di Essana Hall Hotel Bumi, Kota Surabaya, Senin (11/11/2022).
Sehubungan Kota Surabaya menerima opini WTP sebanyak sepuluh kali berturut-turut, Cak Eri dihimbau untuk memberikan dedikasi kepada seluruh Pegawai Negeri Sipil (ASN) di lingkungan Pemkot Surabaya.
Untuk mempertahankan prestasi tersebut, Wali Kota Eri berharap seluruh ASN di lingkungan Pemkot Surabaya mampu melaksanakan pengelolaan secara transparan untuk mempertanggungjawabkan seluruh anggaran yang akan dikeluarkan.
Baca Juga: Skuad Final Meksiko untuk Piala Dunia 2022 Qatar rilis hari ini
“Harus memulai semuanya dari kelurahan sampai dengan di Perangkat Daerah (PD), sehingga transparansi itu akan terwujud dan pertanggungjawaban juga benar. Sehingga, anggaran (APBD 2023) yang disahkan pada peringatan Hari Pahlawan 10 November lebih bermanfaat bagi masyarakat Surabaya,” kata dia.
Cak Eri sebelumnya mengatakan 40 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Surabaya 2023 adalah Rp. $ 11,2 triliun, yang disetujui bersamaan dengan perayaan Hari Pahlawan, untuk diprioritaskan kepada UMKM.
“Ini saatnya kita bangkit bersama karena APBD Rp11,2 triliun lebih ini cukup besar. Nanti, insya Allah 40 persennya akan dikerjakan oleh UMKM (usaha mikro kecil menengah) Surabaya,” kata Cak Eri.
Menurutnya, 40 persen dilaksanakan melalui program padat karya. Saat ini yang sudah dijalankan dan menuai hasil adalah program pengaspalan padat karya, dimana masyarakat dari golongan berpenghasilan rendah (MBR) sudah mendapatkan penghasilan Rp. 6 juta per bulan. Kemudian program menjahit padat karya menghasilkan pendapatan Rp 4 juta per bulan. (Slmn/Antara)
