Jurnalindo.com, – Dalam sidang sengketa Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi (MK) pada Jumat (5/4/2024), empat menteri Presiden Joko Widodo memberikan keterangan terkait pemberian bantuan sosial (bansos) yang menjadi sorotan dalam kontestasi politik tersebut. Mereka adalah Menko PMK Muhadjir Effendy, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, dan Menteri Sosial Tri Rismaharini.
Para menteri ini menyatakan bahwa tidak ada relevansi antara bansos dengan kontestasi Pilpres 2024, serta bansos tidak memiliki kaitan dengan upaya memenangkan paslon tertentu. Mereka dihadirkan oleh MK untuk memberikan keterangan terkait dalil permohonan yang mengaitkan pemberian bansos dengan kemenangan paslon nomor urut 2, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, pada Pilpres 2024.
Muhadjir Effendy, Menko PMK, mengklarifikasi bahwa program bansos yang dilakukan oleh pemerintah sudah direncanakan sejak awal pemerintahan Presiden Jokowi, bukan terkait dengan pelaksanaan kontestasi politik 2024. Tujuan dari pemberian bansos tersebut adalah untuk mengatasi masalah kemiskinan. Dia menjelaskan bahwa angka kemiskinan di Indonesia pada Maret 2023 masih di atas target yang ditetapkan, sehingga bansos diperlukan untuk menurunkan angka kemiskinan.
Airlangga Hartarto, Menko Perekonomian, menambahkan bahwa mitigasi bencana El Nino pada tahun sebelumnya menjadi alasan pemerintah gencar membagikan bansos. Dampak El Nino tersebut mengganggu produksi pangan, terutama beras, yang berdampak pada kenaikan harga pangan dan inflasi. Bansos yang diberikan bertujuan untuk menjaga daya beli masyarakat dan memitigasi peningkatan kemiskinan.
Sri Mulyani Indrawati, Menteri Keuangan, menjelaskan bahwa realisasi anggaran bansos pada awal tahun 2024 telah dilakukan untuk penyaluran Program Keluarga Harapan (PKH) dan kartu sembako kepada keluarga penerima manfaat. Dia menegaskan bahwa anggaran bansos telah ditetapkan sebelum penetapan calon presiden dalam Pilpres 2024, sehingga tidak ada keterkaitan antara bansos dengan kontestasi politik.
Sementara itu, Tri Rismaharini, Menteri Sosial, mengungkapkan alokasi anggaran untuk bansos dari tahun 2023 hingga 2024. Meskipun anggaran untuk bansos mengalami penurunan dari tahun sebelumnya, hal ini tidak berhubungan dengan Pilpres 2024. Bansos yang diberikan oleh Kemensos bertujuan untuk membantu masyarakat yang membutuhkan, bukan untuk kepentingan politik.
Keterangan yang diberikan oleh keempat menteri ini menegaskan bahwa program bansos yang dilakukan oleh pemerintah tidak memiliki keterkaitan dengan kontestasi politik dalam Pilpres 2024. Bansos merupakan upaya untuk mengatasi masalah kemiskinan dan membantu masyarakat yang membutuhkan, bukan untuk kepentingan politik tertentu. Sidang sengketa Pilpres 2024 di MK terus berlangsung dengan pemeriksaan terhadap berbagai dalil dan bukti yang diajukan oleh para pihak. (Replublika/Nada)
