Jurnalindo.com, Pati – Pengisian Perangkat Desa (perades) di Kabupaten Pati masih banyak yang kosong, lantaran Peraturan Bupati (Perbub) nomor 55 sampai hari ini belum direvisi. Dijelaskan isi perbup tersebut Pemerintah Desa(perdes) tidak bisa menyelenggarakan Pengisian perades secara mandiri
Persoalan tersebut menyebabkan persatuan Kepala Desa Se-kabupaten Pati melakukan protes berkali-kali agar peraturan Perbup Nomor 55 segera direvisi, Namun hingga saat ini belum ada kejelasan, meskipun PJ Bupati sudah mengirim dokumennya kepada Gubernur Jawa Tengah.
Menanggapi permasalahan ini, Ketua I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pati, Joni Kurnianto mengatakan akan segera mendesak pemerintah dalam hal ini PJ bupati Pati, supaya polemik ini cepat selesai.
Pasalnya dengan keluarnya Perpub tersebut menyebabkan kondisi Pemerintah Desa tidak memiliki independensi untuk menentukan Pengisian Perades.
“Terkait revisi Perbup 55 itu akan kita kejar terus karena memang itu permintaan temen-temen Kepala Desa. Kasihan ini temen-temen kades. Harusnya cepat selesai,” ucap Joni usai pembagian simbolis BLT inflasi di Setda Pati, Selasa (7/11/2023).
Dalam kesempatan itu, dirinya juga mengungkapkan dalam waktu dekat ini saat rapat Banggar DPRD bersama jajaran pemerintah daerah beserta OPD akan menanyakan kejelasan terkait perkembangan revisi.
“Akan kita panggil bagian hukum, karena iya memang banyak perangkat desa yang kosong posisinya. Apalagi ini kan menjelang pemilu juga,” imbuh Joni anggota dewan dari partai berlambang mercy itu.
Lebih lanjut, DPRD kata dia akan memperjuangkan aspirasi dari kepala desa. Tujuannya adalah apa yang menjadi harapan pengisian perangkat desa bisa terlaksana. Dia menargetkan paling tidak akhir tahun perubahan Perbup 55 sudah selesai.
“Targetnya paling enggak November ini sudah selesai. Sehingga Desember mereka bisa melakukan pengisian perangkat itu,” pungkas dia. (Juri/Jurnal)
