Kurang Diperhatikan Pemerintah, Forum PLKP Pati Ajukan beberapa Tuntutan Ke Anggota Dewan

Pendidikan Non formal yang tergabung dalam Forum Pengelola Lembaga Kursus dan Pelatihan (PLKP) Kabupaten Pati mengadu ke DPRD pada Kamis (11/11) di Ruang (jurnalindo.com)
Pendidikan Non formal yang tergabung dalam Forum Pengelola Lembaga Kursus dan Pelatihan (PLKP) Kabupaten Pati mengadu ke DPRD pada Kamis (11/11) di Ruang (jurnalindo.com)

Jurnalindo.com, – Pendidikan Non formal yang tergabung dalam Forum Pengelola Lembaga Kursus dan Pelatihan (PLKP) Kabupaten Pati mengadu ke DPRD pada Kamis (11/11) di Ruang Gabungan Kantor setempat.

Kedatangan mereka disambut hangat oleh para Anggota Komisi D, dan juga dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) kabupaten Pati.

Selaku Ketua Forum PLKP Pati, Prayogi Wawang mengatakan bahwa lembaga
pendidikan non formal dinilai masih sangat perlu mendapatkan perhatian lebih dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pati.

“Kami meminta bahwa minimal itu ada perhatian lebih lah. Misalkan dalam setiap pelatihan itukan membutuhkan perlengkapan dan fasilitas, maka ini bisa diperhatikan dengan memberikan bantuan fasilitas,” ungkapnya.

Selian perlengkapan dan fasilitas Forum ini juga memohon adanya bantuan pendanaan guna melangsungkan penyelenggaraan pelatihan bagi masyarakat secara gratis.

Tak hanya itu, forum PLKP juga meminta adanya pendamping untuk menyelenggarakan study tour di wilayah dengan PLKP yang dianggap lebih baik dari Kabupaten Pati.

Merespon hal tersebut, melalui salah satu anggota Komisi D yang hadir, Suwarno mengatakan perihal keterbatasan anggaran yang di Disdikbud yang diperuntukkan bagi LKP.

“Kami mengapresiasi para bapak ibu sekalian karena telah menjadi harapan bagi masyarakat yang ingin kursus. Tapi masalahnya adalah minimnya anggaran. Sehingga beberapa hal tadi bisa di cover ya,” ujarnya.

Sementara itu, Plt Kepala Disdikbud Kabupaten Pati, Tulus Budiharjo. Ia mengatakan bahwa anggaran yang dimiliki hanya sebesar Rp 134 Juta.

Sehingga untuk membantu LPK di Kabupaten Pati yang jumlahnya sebanyak 113 tersebut dengan anggaran sekian tidak akan cukup.

“Kita saja anggaran di bidang ini itu hanya 134 juta di tahun 2024, sementara total ada 113 LPK jadi yang memang tidak bisa mengcover semua,” tutup dia. (Juri/Jurnal)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *