Kepala BPN Pati Belum Tau Kapan Proyek Tol Demak-Tuban Segera Dibangun.

Proyek nasional terkait pembangunan tol yang melintasi jalur pantura tepatnya Demak-tuban sempat digaungkan oleh pemerintah Pusat pada pertengahan (Jurnalindo.com)
Proyek nasional terkait pembangunan tol yang melintasi jalur pantura tepatnya Demak-tuban sempat digaungkan oleh pemerintah Pusat pada pertengahan (Jurnalindo.com)

Jurnalindo.com, Pati – Proyek nasional terkait pembangunan tol yang melintasi jalur pantura tepatnya Demak-tuban sempat digaungkan oleh pemerintah Pusat pada pertengahan tahun 2022 silam. Namun sampai sekarang rencana tersebut belum ada langkah konkret.

Bahkan mengenai lokasi atau lahan yang terdampak pembangunan tol tersebut sampai saat ini belum ada kejelasan. Berdasarkan informasi Kabupaten Pati sendiri ada 9 Kecamatan dan 39 Desa yang terkena dampak.

Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Pati, Jaka Pramono mengatakan bahwa pembangunan tol Demak-tuban ini masih perlu pembahasan yang lebih matang. Apalagi terkait pembebasan lahan pasti terjadi tarik ulur bahkan bisa berujung konflik.

Meskipun proyek tol ini baru bisa dimulai di kabupaten demak saja. Namun kata joko paling tidak persoalan yang sangat fundamental salah satunya pembebasan lahan sudah clear khususnya di Kabupaten Pati.

“Kalau tol itu kan dari pusat. Nanti surat perintah harus dikeluarkan dulu, termasuk alokasinya sampai saat ini belum ada koordinasi. Tapi perencanaannya memang sudah ada. Perencanaan itu belum diserahkan ke dinas terkait, karena mungkin bisa berubah,” jelas Jaka saat ditemui di kantornya belum lama ini.

Dikatakan pemerintah kabupaten (Pemkab) Pati melalui Dinas Lingkungan Hidup (DLH) sempat bersosialisasi kepada semua Kepala Desa yang terdampak. Dalam pertemuan itu membahas analisis dampak lingkungan atau AMDAL yang mungkin disebabkan karena adanya jalan tol, hingga kini belum ada kelanjutan.

“di depan puluhan kepala desa amdal sempat dibahas, namun setelah itu tidak ada kelanjutannya,”ujarnya.

Disinggung soal apakah proyek ini sudah bisa dimulai tahun 2024 mendatang, Jaka belum bisa memastikan, khususnya terkait pembebasan lahan.

Menurutnya, untuk tahun 2024 fokus pemerintah berpusat pada Pemilihan Umum (Pemilu) serentak. Sehingga menurutnya, rencana mega proyek ini masih akan menjadi wacana.

“Negara juga belum tentu ada anggaran. Pertama memang orientasi ke Pemilu. Nanti juga dilibatkan (untuk pembebasan lahan),” tutup dia. (Juri/Jurnal)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *