Antisipasi Bencana, DPUTR Pati Siapkan 8000 sandback Dan Alat Berat

Memasuki musim hujan, Kabupaten Pati merupakan rawan terjadi bencana Alam, seperti tanah longsor, banjir bandang. Melihat kondisi tersebut Pemerintah Daerah(Pemda) (Jurnalindo.com)
Memasuki musim hujan, Kabupaten Pati merupakan rawan terjadi bencana Alam, seperti tanah longsor, banjir bandang. Melihat kondisi tersebut Pemerintah Daerah(Pemda) (Jurnalindo.com)

Jurnalindo.com, – Memasuki musim hujan, Kabupaten Pati merupakan rawan terjadi bencana Alam, seperti tanah longsor, banjir bandang. Melihat kondisi tersebut Pemerintah Daerah(Pemda) Pati melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUTR) melakukan langkah-langkah yang melibatkan stakeholder terkait.

Melalui Kepala Bidang (Kabid) Sumber Daya Air (SDA) DPUTR Kabupaten Pati, Sudarno mengatakan bahwa yang sudah dipersiapkan saat ini berupa Send Back atau karung sebanyak 8000 dan Alat berat ketika nanti sewaktu-waktu terjadi banjir banding.

“Dalam jangka waktu satu tahun ini saat terjadi bencana kita siapkan 8000 sandback untuk antisipasi bencana. Itu juga sudah kami sampaikan di BPBD. Kami juga sudah siap, alat-alat seperti sandback dan bego,”ungkapnya belum lama ini.

Sementara ini, dari jumlah Send Back yang disediakan, kata Darno sudah di acer diberbagai tempat di kecamatan dengan tujuan ketika tiba-tiba terjadi bencana alat tersebut langsung bisa digunakan.

“Kita taruh di UPT masing-masing, yaitu di Kayen, Wedarijaksa, dan Tayu,” tegas Kabid SDA itu.

Disamping persoalan tersebut, masalah sungai yang tak luput dari perhatian Pemkab adalah sampah. Tumpukan sampah yang menyumbat di bawah jembatan, menurut Darno menjadi pemicu dari bencana banjir.

Bersama dengan stakeholder terkait, DPUTR komitmen untuk menanggulangi masalah kebencanaan. Terlebih, beberapa tahun terakhir wilayah Pati Selatan menjadi langganan banjir bandang yang sisinya akibat gundulnya pegunungan kendeng.

“Termasuk juga kami menangani masalah sampah di sungai. Beruntung kami punya alat bego untuk mengeruk sampah. Makanya kita bersama-sama menangani kebencanaan,” sambung dia.

Dengan keterbatasan anggaran, Pihaknya mengajak kepada Pemerintah Desa (Pemdes) agar mau mengalokasikan anggaran, supaya persoalan tersebut lebih maksimal dalam penanganan.

“Kebencanaan kan ranahnya BPBD, tapi tetap tidak bisa ditangani sendiri dan harus bersama instansi terkait. Makanya terkait anggaran, karena kami tidak punya anggaran untuk itu. Kamu usulkan tiap desa yang berpotensial bencana untuk menganggarkan dana kebencanaan,” pungkas dia. (Juri/Jurnal)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *