Direktur Eksekutif Lingkar Madani Kritik Potensi Bergabungnya Partai Non-KIM dengan Pemerintahan Prabowo-Gibran

Ray Rangkuti, Direktur Eksekutif Lingkar Madani, mengeluarkan pernyataan kritis terkait potensi bergabungnya partai non-Koalisi Indonesia Maju (KIM) 9Sumber foto : Gatra)
Ray Rangkuti, Direktur Eksekutif Lingkar Madani, mengeluarkan pernyataan kritis terkait potensi bergabungnya partai non-Koalisi Indonesia Maju (KIM) 9Sumber foto : Gatra)

Jurnalindo.com, – Ray Rangkuti, Direktur Eksekutif Lingkar Madani, mengeluarkan pernyataan kritis terkait potensi bergabungnya partai non-Koalisi Indonesia Maju (KIM) dengan pemerintahan yang akan dipimpin oleh presiden dan wakil presiden terpilih, Prabowo-Gibran.

Menurutnya, langkah tersebut merupakan tindakan yang tidak menghormati rakyat yang telah memberikan suaranya kepada calon yang mereka dukung.

“Partai-partai yang tidak mengusung Prabowo-Gibran sudah semestinya menjaga amanah pemilihnya dengan tidak bergabung dengan koalisi Prabowo-Gibran,” kata Ray melalui pesan singkat pada Ahad, 28 April 2024.

Dia menekankan bahwa masih ada sekitar 42 persen pemilih yang tidak memilih Prabowo-Gibran, sehingga partai politik harus menghormati suara yang berbeda tersebut.

Menyoroti hasil Pilpres 2024, Ray menekankan bahwa 58 persen suara diperoleh oleh duet Menteri Pertahanan dan putra Presiden Joko Widodo.

Namun, 42 persen lainnya tidak memilih mereka. Atas dasar ini, Ray menyatakan bahwa partai-partai politik harus menghormati suara yang berbeda tersebut, karena mereka memilih untuk berseberangan dengan pemerintahan Prabowo-Gibran.

Ray berpendapat bahwa Prabowo-Gibran sebaiknya tidak lagi merayu partai-partai yang di luar koalisinya, karena mandat yang diberikan oleh rakyat kepada mereka tidak boleh ditawar-tawarkan dengan kursi kabinet atau tawaran kekuasaan lainnya.

Dia juga menegaskan bahwa membiarkan partai-partai berada di luar pemerintahan akan membangun tradisi demokrasi yang sehat.

Sebaliknya, Ray mendesak para partai non-KIM untuk tidak bergabung dengan pemerintahan Prabowo-Gibran. Dia menyoroti bahwa partai-partai ini, terutama yang mengusung perubahan, tidak memiliki dasar moral untuk bergabung dengan koalisi tersebut.

Ray juga mencatat bahwa memberi penghormatan kepada lawan politik adalah hal yang sah, namun penghormatan juga harus diberikan kepada rakyat yang tidak memilih mereka dengan tidak berganti haluan politik secara mendadak.

Ray juga menekankan pentingnya semua pihak untuk move on setelah Pilpres 2024 usai. “Pemilu sudah selesai, Prabowo-Gibran sudah mendapat 58 persen suara. Saatnya move on: yang menang berkuasa, yang kalah beroposisi!” ucapnya. Dengan demikian, Ray menekankan perlunya menghormati pilihan rakyat serta membangun tatanan politik yang demokratis dan inklusif. (Sumber : Tempo/Nada)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *