Jurnalindo.com, – Pemilihan Presiden Indonesia tidak hanya menjadi perhatian domestik, tetapi juga menarik sorotan dari Komite Hak Asasi Manusia Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB). Dalam sebuah diskusi di lembaga KedaiKOPI, pengamat militer Connie Rahakundini Bakrie mengungkapkan pentingnya Indonesia memperhatikan sorotan ini.
Menurut Connie Bakrie, salah satu anggota Komite HAM PBB, Bacre Waly Ndiaye, melihat adanya dugaan intervensi presiden pada Pemilu 2024. Bacre juga mencatat adanya perubahan kriteria pada calon wakil presiden yang dianggap menguntungkan putra presiden pada tahun tersebut. Dia juga menyoroti potensi pelecehan atau kesewenang-wenangan terhadap tokoh oposisi.
“Dengan sorotan ini, Indonesia yang masih menjadi anggota PBB, tidak bisa mengabaikan hal ini. Ini menjadi agenda global terkait perlindungan HAM, demokratisasi, dan lingkungan hidup,” ujar Connie.
Connie menegaskan bahwa Indonesia harus mengambil sorotan ini sebagai bahan evaluasi. Pertama, apakah jaminan HAM di Indonesia semakin kuat atau justru semakin lemah. Kedua, apakah ada oposisi yang terancam dengan kriminalisasi atau pemaksaan hukum. Selain itu, lingkungan hidup juga menjadi fokus penting, terutama terkait perusakan hutan dan dampaknya terhadap lingkungan.
“Jika Indonesia tidak melakukan tindakan korektif, maka tindakan korektif akan datang dari PBB atau dunia internasional,” tambahnya.
Indonesia sendiri menjadi salah satu dari tujuh negara yang menjadi sorotan Komite HAM PBB. Negara-negara lain yang disorot antara lain Chile, Guyana, Namibia, Serbia, Somalia, serta Kerajaan Inggris Raya dan Irlandia Utara.
Sorotan ini menunjukkan pentingnya bagi Indonesia untuk menjaga dan memperbaiki standar demokrasi, hak asasi manusia, dan keberlanjutan lingkungan. Dengan melakukan evaluasi mendalam atas masalah yang disoroti, Indonesia dapat memperkuat posisinya sebagai anggota PBB yang berkomitmen terhadap nilai-nilai universal tersebut.
Sebagai bagian dari komunitas internasional, Indonesia memiliki tanggung jawab untuk menjaga kredibilitasnya dalam menjalankan prinsip-prinsip demokrasi dan HAM, serta menjaga keberlanjutan lingkungan bagi generasi mendatang. (Bisnis.com/Nada)
