Jurnalindo.com, – Presiden Joko Widodo (Jokowi) mendapati namanya terseret dalam sengketa hasil Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 yang sedang berlangsung di Mahkamah Konstitusi (MK). Dua pasangan calon, Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (nomor urut 1) dan Ganjar Pranowo-Mahfud MD (nomor urut 3), secara tegas menuduh Jokowi memiliki peran dalam kemenangan pasangan nomor urut 2, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
Tudingan yang disampaikan oleh kubu Anies-Muhaimin menyoroti dugaan malpraktik yang terjadi dalam penyelenggaraan Pilpres 2024. Mereka menyebutkan tiga aspek utama dalam tuduhannya terhadap Jokowi. Pertama, manipulasi terhadap peraturan perundang-undangan pemilu. Kedua, manipulasi terhadap pilihan pemilih dengan cara manipulatif. Dan ketiga, manipulasi terhadap proses pemungutan dan penghitungan suara.
Menurut kubu Anies, Jokowi memiliki ambisi untuk mempertahankan kekuasaannya dengan melancarkan berbagai tahapan, mulai dari wacana perpanjangan masa jabatan hingga penunjukan Prabowo-Gibran sebagai calon penggantinya. Mereka menilai bahwa tidak netralnya Jokowi dalam menunjuk ketua panitia seleksi penyelenggara pemilu serta memanfaatkan aparatur negara untuk menggerakkan jajaran birokrasi merupakan indikasi kecurangan.
Sementara itu, kubu Ganjar-Mahfud juga menuding Jokowi atas pengaturan pelaksanaan Pilpres 2024 untuk kepentingan Prabowo-Gibran. Mereka menyoroti manuver politik yang dilakukan Jokowi, termasuk upaya untuk memastikan kekuasaannya berlanjut dengan memajukan Gibran sebagai calon.
Namun, tuduhan terhadap Jokowi langsung dibantah oleh kubu Prabowo-Gibran. Mereka menegaskan bahwa tidak ada intervensi dari Jokowi dalam memenangkan pasangan mereka. Menurut mereka, tuduhan tersebut adalah mengada-ada dan tidak berdasar.
Jokowi sendiri menolak memberikan komentar mengenai hal-hal yang berkaitan dengan proses hukum sengketa hasil Pilpres 2024. Dia menegaskan bahwa tidak akan memberikan tanggapan terkait namanya yang diseret dalam persidangan di MK.
Sengketa hasil Pilpres 2024 menjadi sorotan publik yang sangat penting karena melibatkan tudingan terhadap kepala negara dan pihak-pihak terkait yang memiliki pengaruh besar dalam peta politik Indonesia. Namun, keputusan akhir akan ditentukan oleh Mahkamah Konstitusi setelah mempertimbangkan semua bukti dan argumen yang disampaikan oleh kedua belah pihak. (Kompas/Nada)
