Jurnalindo.com, – Kisruh politik pasca-Pemilu 2024 masih terus berlangsung, dan kali ini fokusnya adalah pada kemungkinan pertemuan antara Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Percakapan yang terbuka antara Gibran Rakabuming Raka, putra sulung Jokowi, dengan Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto, menyoroti ketegangan politik yang semakin meningkat.
Gibran Rakabuming Raka menunjukkan harapannya untuk pertemuan antara Jokowi dan Megawati, sementara Hasto Kristiyanto menanggapi dengan skeptis, menuduh bahwa permintaan tersebut tidaklah tulus. Bahkan, Hasto menyinggung pernyataan sebelumnya Gibran yang diduga tidak jujur dalam komunikasi politik.
Gibran menegaskan bahwa pertemuan antara Jokowi dan Megawati akan mendapat sambutan positif dari warga dan kader PDIP, dan ia berharap agar Megawati memberikan izin untuk pertemuan tersebut. Namun, Hasto menanggapi dengan mengatakan bahwa penolakan terhadap pertemuan tersebut berasal dari kader PDIP, yang disampaikan kepadanya.
Percakapan terbuka antara kedua belah pihak ini menggambarkan betapa tegangnya hubungan politik di antara mereka. Gibran menegaskan bahwa silaturahmi merupakan hal yang baik, dan pertemuan antara Jokowi dan Megawati haruslah diperbolehkan. Namun, Hasto menanggapinya dengan menyatakan keraguan terhadap kejujuran niat Gibran.
Lebih lanjut, Hasto mengklaim bahwa penolakan terhadap pertemuan tersebut datang dari kader-kader PDIP yang didukung oleh pesan-pesan di grup WhatsApp, yang menunjukkan bahwa tidak ada kegembiraan di partai terhadap langkah politik Jokowi yang berbeda dari PDIP. Sikap Jokowi yang mendukung Gibran sebagai calon wakil presiden bersama Prabowo juga menjadi poin sensitif dalam ketegangan ini.
Dengan demikian, ketegangan politik antara Gibran Rakabuming Raka dan Hasto Kristiyanto, yang mencerminkan ketegangan antara Jokowi dan PDIP, semakin memanas. Isu pertemuan antara Jokowi dan Megawati menjadi bahan bakar baru dalam perseteruan politik yang semakin rumit dan berkelanjutan pasca-Pemilu 2024. Masyarakat dan pemangku kepentingan politik akan terus memperhatikan perkembangan ini, sambil berharap akan tercapainya rekonsiliasi dan stabilitas politik yang lebih baik di masa depan. (Tempo/Nada)
