Jurnalindo.com, – Dinamika politik di Tanah Air kembali memanas seiring dengan usulan dari beberapa pihak terkait sistem pemilihan presiden (Pilpres) di Indonesia.
Wakil Ketua MPR RI Fraksi Partai Demokrat, Syarief Hasan, menegaskan bahwa Pilpres harus tetap dipilih langsung oleh rakyat, menanggapi usulan dari mantan Ketua MPR RI, Amien Rais.
Pernyataan Syarief Hasan tersebut disampaikan sebagai respons terhadap usulan Amien Rais yang mengusulkan agar MPR melakukan amendemen UUD 1945 untuk mengubah sistem pengambilan suara pemilihan presiden.
Hasan, pemilihan langsung oleh rakyat merupakan hak demokrasi yang mendasar dan kedaulatan rakyat untuk memilih langsung pemimpinnya.
Namun, Syarief Hasan juga menyoroti aspek lain yang dianggapnya lebih urgen untuk dievaluasi dalam sistem politik Indonesia. Salah satunya adalah terkait dengan sistem presidential threshold dalam Undang-Undang Pemilu Tahun 2017 yang menetapkan ambang batas pencalonan presiden sebesar 20 persen.
Hasan menyatakan bahwa evaluasi terhadap presidential threshold, sistem pileg terbuka atau tertutup, serta pilkada, menjadi hal yang lebih penting untuk dievaluasi.
Sebelumnya, Amien Rais menyatakan setuju jika sistem pilpres dikembalikan ke MPR seperti sebelum era reformasi. Alasannya, Amien Rais mengaku naif ketika dulu mengubah sistem pemilihan presiden dari tidak langsung menjadi langsung, dengan harapan dapat menekan terjadinya politik uang.
Namun, pandangan ini ditanggapi beragam oleh para pemangku kepentingan politik di Indonesia.
Meskipun terdapat perbedaan pandangan, perdebatan mengenai sistem pemilihan presiden menyoroti esensi dari demokrasi di Indonesia. Pertimbangan mengenai kekuatan demokrasi dan kepentingan masyarakat menjadi hal yang krusial dalam merumuskan keputusan terkait sistem pemilihan presiden yang akan diterapkan di masa mendatang. (Kompas.TV/Nada)
