Jurnalindo.com – Wacana pemilihan presiden melalui Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) kembali mencuat dan mendapatkan penolakan dari berbagai kalangan. Mengapa hal ini terjadi? Berikut rangkumannya.
Asal Mula Wacana Pemilihan Presiden oleh MPR
Wacana ini pertama kali muncul saat Ketua MPR periode 1999-2004, Amien Rais, bertemu dengan pimpinan MPR. Dalam pertemuan tersebut, Amien menyampaikan ide terkait amandemen UUD 1945 yang salah satunya membahas pemilihan presiden oleh MPR.
“Saya menyampaikan kalau mau dikasihkan apa, diberi amandemen silakan, sesuai kebutuhan zaman,” kata Amien Rais usai bertemu pimpinan MPR di kompleks parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (5/6).
Amien sendiri tidak keberatan jika presiden kembali dipilih oleh MPR. Menurutnya, MPR memiliki banyak pertimbangan dalam memilih presiden.
“Jadi sekarang kalau mau (presiden) dikembalikan dipilih MPR, mengapa tidak? MPR kan orangnya berpikir, punya pertimbangan,” ujarnya. dilansir dari detik.com
PKS Menolak Wacana Pemilihan Presiden oleh MPR
Partai Keadilan Sejahtera (PKS) secara tegas menolak wacana tersebut. Ketua DPP PKS, Mardani Ali Sera, menyatakan bahwa pemilihan presiden oleh MPR tidak serta merta menjadi solusi untuk perbaikan sistem pemilu di Indonesia.
“Kalau masalah amandemen kawan-kawan di MPR melihat ada masalah dengan politik kita yang mengemuka politik uang, tapi kami di PKS melihat ada empat masalah kita,” kata Mardani saat dihubungi, Jumat (7/6).
Empat Masalah dalam Tata Kelola Demokrasi Indonesia
Mardani menjelaskan bahwa ada empat persoalan utama dalam tata kelola demokrasi di Indonesia. Persoalan pertama adalah tingginya biaya politik di Indonesia, yang menurutnya akan menimbulkan masalah lain berupa oligarki politik.
“Pertama, high cost politic ini melahirkan oligarki politik biasanya ada bandarnya oligarki sehingga melahirkan interlocking politic, politik saling ngunci karena bandar-bandar itu biasanya sudah titip pesan dan ada target-targetnya. Pada ujungnya menjadi involuted politic, politik yang muter di dalam. Kalau buat elite cepat kalau buat rakyat lambat dan ini harus dilawan,” papar Mardani.
Mardani juga menegaskan bahwa perlawanan terhadap masalah politik di Indonesia tidak bisa dilakukan dengan pendekatan instan. Menurutnya, wacana mengubah pemilihan presiden oleh MPR tidak akan menghilangkan praktik politik uang.
“Pandangan saya melawannya tidak bisa dengan pendekatan yang parsial harus integral. Tidak bisa cuma dari pemilihan langsung menjadi pemilihan tidak langsung tetapi harus dikaji bagaimana sirkulasi kepemimpinan di partai politik, proporsional tertutup salah satunya sehingga orang lebih memilih partai daripada figur sehingga yang dibangun itu institusi bukan pribadi,” katanya.
Kesimpulan
Wacana pemilihan presiden melalui MPR kembali mencuat namun mendapatkan penolakan dari berbagai pihak, termasuk PKS. Alasan utama penolakan ini adalah karena wacana tersebut dianggap tidak efektif dalam menyelesaikan masalah politik uang dan justru bisa memperkuat oligarki politik di Indonesia. Berbagai pihak menekankan perlunya pendekatan integral dan menyeluruh untuk memperbaiki sistem politik dan demokrasi di Indonesia.
Jurnal/Mas
