Jurnalindo.com – Mantan Wakil Presiden RI, Jusuf Kalla, mengungkapkan prediksinya mengenai kondisi keuangan pemerintah yang akan datang. Dalam acara Election Talk #4 di Auditorium Juwono Sudarsono FISIP UI, Depok, pada Kamis (7/3/2024), JK menyampaikan bahwa pemerintah kemungkinan akan mengalami defisit anggaran, di mana total pengeluaran pemerintah akan melebihi pemasukannya.
Pernyataan ini disampaikan JK dalam konteks pengeluaran pemerintah yang diperlukan untuk berbagai subsidi dan janji kampanye. Dia menyoroti berbagai program subsidi, seperti subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) dan listrik, serta program bantuan sosial (bansos) dan makan siang gratis, yang telah dijanjikan oleh pasangan calon nomor urut 2, Prabowo-Gibran, yang juga merupakan pemenang Pilpres 2024 versi quick count banyak lembaga.
“Subsidi BBM, subsidi listrik, belum lagi bansos sebesar Rp500 triliun, makan siang gratis sebesar Rp400 triliun, belum lagi untuk pendidikan sebesar 20%. Jika dijumlahkan, ini bisa mencapai Rp4.000 triliun. Sementara pendapatan negara hanya sekitar Rp2.800 triliun. Ini berarti kita mengalami defisit sebesar Rp2.000 triliun,” ungkap JK.
Selain itu, JK juga mengkritik kebijakan anggaran pemerintah Presiden Joko Widodo (Jokowi), yang dinilainya telah menghabiskan dana untuk hal-hal yang kurang bermanfaat. Dia menegaskan bahwa pemerintahan selanjutnya harus siap menghadapi masalah ekonomi yang diwariskan oleh pemerintahan sebelumnya.
“Siapapun pemerintah berikutnya, tidak akan mudah untuk memimpin Indonesia. Mengapa? Karena pemerintahan saat ini telah menghabiskan sumber daya untuk hal-hal yang kadang-kadang tidak efisien dan tidak prinsipil,” tegasnya.
JK juga menyampaikan kekhawatiran terkait dengan meningkatnya utang negara yang semakin menumpuk. Menurutnya, Indonesia menghadapi tantangan besar karena jumlah utang negara dan utang Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang semakin besar.
“Kita menghadapi tantangan besar, dengan jumlah utang negara yang mencapai lebih dari Rp8.000 triliun, dan utang BUMN sekitar Rp3-4.000 triliun. Totalnya mencapai Rp11-12.000 triliun. Cicilan utangnya sendiri mencapai sekitar Rp6.000 triliun,” jelas JK.
Pernyataan JK ini menjadi sorotan karena mencerminkan kekhawatiran akan kondisi keuangan negara di masa mendatang, serta menyoroti perlunya kebijakan yang lebih bijaksana dalam pengelolaan anggaran dan utang negara untuk memastikan kestabilan ekonomi nasional. (Bisnis.com/Nada)
