Jurnalindo.com, – Pengamat politik dari Universitas Negeri Jakarta (UNJ), Ubedilah Badrun, memprediksi bahwa dalam waktu dekat Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, akan menarik seluruh kadernya dari kabinet pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Spekulasi ini menjadi sorotan publik setelah pernyataan Ubedilah Badrun kepada Tribunnews.com pada Sabtu (24/2/2024). Dia menyatakan bahwa Megawati mungkin akan melakukan penarikan sebelum berakhirnya masa jabatan Jokowi, namun masih menunggu momen yang tepat, kemungkinan di awal Maret atau sebelum KPU mengumumkan hasil Pemilu 2024.
Menurut Ubedilah Badrun, salah satu alasan utama dari penarikan tersebut adalah sikap Jokowi yang semakin memperjelas bahwa dirinya tidak lagi terkait erat dengan PDIP. Terlebih lagi setelah Jokowi mengajak Partai Demokrat untuk bergabung dalam koalisi pemerintahan dan menunjuk Ketua Umum Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional. Ubedilah menegaskan bahwa jika situasi sudah mencapai titik itu, Megawati akan bertindak.
Di sisi lain, Megawati, sebagai seorang politisi senior, pasti memiliki pertimbangan matang sebelum mengambil keputusan. Ubedilah memprediksi bahwa jika PDIP benar-benar menarik kadernya dari kabinet, itu akan menjadi semacam hukuman moral dari Megawati kepada Jokowi yang telah berseberangan.
Saat ini, terdapat tujuh menteri di kabinet Jokowi yang berasal dari PDIP, yaitu Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menkumham Yasonna Laoly, Menteri Sosial Tri Rismaharini, Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki, Menteri PAN-RB Azwar Anas, Menteri PPPA Bintang Puspayoga, dan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo juga membuka kemungkinan adanya perombakan atau reshuffle kabinet menjelang akhir masa jabatan. Hal ini disampaikan Jokowi setelah melantik Hadi Tjhajanto sebagai Menteri Koordinator bidang Polhukam dan Agus Harimurti Yudhoyono sebagai Menteri ATR/BPN di Istana Negara. Terungkap bahwa kubu Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka juga sudah mempersiapkan kabinet bayangan, terutama di bidang ekonomi, sebagai antisipasi situasi masa mendatang yang diprediksi akan cukup menantang.
Dalam konteks pembangunan negara, dewan pakar tim kampanye nasional Prabowo-Gibran sedang membahas pembentukan Badan Gizi Nasional (BGN) untuk mewujudkan program makan siang dan susu gratis. Program tersebut membutuhkan koordinasi yang kuat dengan berbagai kementerian dan lembaga terkait, serta melibatkan kerjasama dengan industri pangan swasta nasional dan BUMN. Dengan pendekatan gotong royong produktif, diharapkan program tersebut dapat berjalan dengan efektif dan efisien, memberikan manfaat bagi semua pemangku kepentingan, sambil memastikan pemenuhan komitmen negara dalam menyediakan makan siang dan susu gratis. (Tribun/Nada)
