Jurnalindo.com, – Calon Presiden Prabowo Subianto telah mengumumkan rencananya untuk membongkar bisnis Badan Usaha Milik Negara (BUMN), terutama di sektor perhotelan. Ia berpendapat bahwa negara tidak perlu terlibat langsung dalam bisnis ini, dan sebaiknya memberikan kesempatan kepada perusahaan swasta.
Dalam pernyataannya, Prabowo menyatakan bahwa sudah saatnya sektor swasta mendapatkan ruang yang lebih besar untuk mengembangkan pariwisata di Tanah Air. “Saya tidak mengerti mengapa kita perlu hadir di setiap sektor perekonomian. Maksud saya, pariwisata di tahun 1950-an, pemerintah harus mengambil peran sebagai pionir,” ungkapnya di Jakarta pada Selasa, 5 Maret 2024.
Pernyataan ini mendapat dukungan dari Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir, yang juga menyatakan dukungannya terhadap rasionalisasi dan privatisasi BUMN yang tidak memiliki peran strategis, termasuk hotel-hotel BUMN.
Erick menjelaskan bahwa Kementerian BUMN di bawah kepemimpinannya telah berhasil memangkas jumlah BUMN dari 142 menjadi 41 perusahaan. Hal ini sesuai dengan roadmap Kementerian BUMN 2024-2034.
“Saya sangat mendukung pernyataan Pak Prabowo. Dalam roadmap 2024-2034, targetnya adalah BUMN berjumlah sekitar 30-an perusahaan. Sekarang baru mencapai 41 perusahaan,” ujar Erick kepada wartawan di sela-sela Mandiri Investment Forum di Jakarta pada hari yang sama.
Erick juga menegaskan bahwa keberadaan hotel-hotel BUMN yang dianggap tidak strategis telah dikonsolidasikan di bawah satu payung, yaitu PT Hotel Indonesia Natour (HIN). Menurutnya, hal ini bukanlah hal yang signifikan dan tidak perlu dipertahankan.
Menurut Erick, ada tiga hal penting yang harus dilakukan oleh BUMN. Pertama, BUMN harus menjadi korporasi yang sehat, karena mereka merupakan salah satu penyumbang pendapatan negara. Kedua, BUMN harus berperan dalam pembangunan ekonomi dengan berinvestasi di sektor-sektor strategis dan menciptakan lapangan kerja. Ketiga, BUMN harus mendukung ekonomi kerakyatan.
Dalam kesempatan yang sama, Prabowo Subianto menegaskan bahwa hotel-hotel BUMN tidak diperlukan karena dianggap tidak strategis. “Kita tidak perlu hotel BUMN. Menurut Anda, bagaimana Pak Erick? Tapi saya minta nasihat Anda,” ujarnya kepada Erick.
Dengan adanya dukungan dari Menteri BUMN, langkah Prabowo Subianto untuk membongkar bisnis hotel BUMN menjadi salah satu poin penting dalam programnya jika terpilih menjadi presiden. Langkah ini diharapkan dapat membuka ruang lebih luas bagi sektor swasta untuk berkembang dalam industri pariwisata Tanah Air. (Nada/Tempo)
