JurnalIndo.com – Kerusakan tanah yang berada di Kabupaten Pati tercatat akhir tahun 2023 mencapai 16,9 Hektar. Perubahan lahan tersebut disebabkan beberapa faktor diantaranya peralihan hutan menjadi lahan pertanian dan masifnya aktivitas tambang galian C yang sulit dibendung.
Data tersebut berdasarkan riset Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Jawa Tengah dalam kurun waktu 2018-2022
Kepala Seksi Perencanaan dan Evaluasi dan Bpdas Pemali Jratun, Sinta Damayanti mengatakan bahwa kerusakan lahan tersebut memicu rawan terjadinya bencana.
”Kabupaten Pati kritis ada beberapa klasifikasi, sangat kritis, kritis, berpotensi kritis dan tidak kritis. Kalau di Kabupaten Pati menurut data kita yang kategori kritis dan sangat kritis sekitar 16.900 hektar,” jelasnya.
Lahan kritis dalam hal ini kerusakan lahan di kabupaten Pati menyebar di berbagai wilayah namun yang paling banyak di daerah Pegunungan Kendeng dan Pegunungan Muria. Hal itu bisa dilihat adanya aktivitas penambangan yang menjamur serta alih fungsi lahan.
Menurutnya, alih fungsi lahan dan aktivitas penambangan akan meningkat erosi, hilangnya lahan pertanian subur, hilangnya investasi dalam infrastruktur irigasi, kerusakan natural lanskap dan masalah lingkungan lainnya.
Ia mengaku, pihaknya sudah melakukan berbagai langkah-langkah untuk mengatasi lahan kritis tersebut. Di antaranya melakukan reboisasi dengan kembali menanam hutan.
”Upaya kita melakukan rehabilitasi hutan dan lahan. Itu bisa dilakukan secara vegetatif dengan menanam atau bisa dilakukan dengan melakukan konservasi tanah dan air,” kata dia.
Melihat kondisi tersebut pihaknya selalu melakukan sosialisasi dengan masyarakat dan para petani agar kerusakan lahan tidak semakin parah. Pasalnya memberikan pemahaman dan edukasi terhadap masyarakat petani merupakan langkah pencegahan.
”Sosialisasi kita punya penyuluh perhutanan. Itu yang menjadi ujung tombak dari kegiatan konservasi tanah dan air,” pungkas dia.
Jurnal/Mas
