Jurnalindo.com, Pati – Dalam menghadiri peresmian program Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL) di Desa Tegalharjo, Kecamatan Trangkil, Kabupaten Pati, pada (14/10). Anggota komisi VII DPR-RI Marwan Jafar bersama Kementerian ESDM dan PLN menyebut ada sebanyak 2700 rumah di Pati yang belum teraliri Listrik.
Menurutnya, jumlah ini akan terus mengalami penurunan setiap tahunnya mengingat program listrikisasi yang digalakkan oleh pemerintah pusat melalui Kementerian ESDM dan PLN terus digalakkan.
Bahkan, kata Jafar, jika dirinya kembali terlihat sebagai anggota DPR-RI lagi pada Pemilu tahun 2024 mendatang, dirinya bakal terus melanjutkan program listrikisasi ini. Janji politik ini tentu bukan janji semata, mengingat dirinya merupakan Menteri Desa yang pertama kali pada 2014 dan program ini merupakan salah satu dari program kerjanya.
“Yang masih belum pastinya 2700an rumah. Tapi kalau jadi lagi tahun depan, mudah-mudahan masuk di komisi VII atau VI pasti bisa memperjuangkan lagi. Daerah bisa mengusulkan dan ditandatangani oleh kepala desa, untuk kemudian disampaikan ke kami dan kami ajukan ke kementerian,” janjinya.
Untuk menekan jumlah ini, pada tahun ini Jafar telah memberikan kepada sebanyak 708 rumah. Dimana Kecamatan Winong adalah yang paling banyak menerima bantuan aliran listrik dengan jumlah 268 rumah tangga.
Sedangkan untuk data secara nasional, masih terdapat ratusan ribu rumah se Indonesia dan puluhan ribu rumah se Jawa Tengah yang belum teraliri listrik hingga kini. Kendati demikian, untuk menekan angka tersebut, pihaknya pada tahun ini telah mengentaskan cukup banyak bagi rumah yang belum teraliri listrik.
“Kami punya program (penyaluran listrik) setiap tahun kepada masyarakat. Tahun ini kami salurkan se-Indonesia 125 ribu rumah, dan 15 ribu rumah se-Jawa Tengah,” imbuhnya.
Sementara itu perwakilan dari Kementerian ESDM Yurod Saleh yang turut hadir membenarkan jika masih ada banyak rumah tangga yang belum mendapat pasokan aliran listrik. Disinggung soal pengentasan masalah ini untuk tahun depan, dirinya menyebut bakal ada sedikit pengurangan lantaran pemerintah fokus pada Pemilu serentak.
“Ini juga tergantung dari ketersediaan anggaran. Bagi yang belum bisa diajukan di tahun yang akan datang, tetapi tetap harus disesuaikan anggaran. Tahun depan akan ada sedikit pengurangan (tahun politik),” tutup Yurod Saleh. (Juru/Jurnal)
