Jurnalindo.com, – Perolehan suara Partai Solidaritas Indonesia (PSI) yang mengalami lonjakan tajam dalam Sistem Rekapitulasi (Sirekap) Komisi Pemilihan Umum (KPU) sejak Jumat, 1 Maret 2024, telah menimbulkan sorotan tajam. Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Pemilu Demokratis menyatakan keraguannya terhadap lonjakan suara PSI, menyebutnya tidak masuk akal dan diduga merupakan usaha penggelembungan suara.
Menurut Ketua Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia (PBHI), Julius Ibrani, yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil, lonjakan suara PSI dipandang sebagai bagian dari upaya pembajakan Pemilu 2024 untuk memenuhi ambisi Presiden Joko Widodo (Jokowi), terutama dalam mendukung partai yang dipimpin oleh putranya, Kaesang Pengarep.
“Pembajakan Pemilu 2024 oleh rezim despotik ini untuk kepentingan dan ambisi kekuasaan Jokowi, keluarga, dan kroninya nyaris sempurna,” ungkap Julius Ibrani dalam keterangan tertulisnya pada Jumat, 2 Maret 2024.
Dalam rentang waktu 24 jam, PSI mencatat lonjakan suara sebesar 0,12 persen, menurut data Sirekap pada pukul 13.00 WIB, 2 Maret 2024. Suara PSI meningkat sebanyak 98.869, dari 2.300.600 suara pada 1 Maret 2024 menjadi 2.399.469 suara pada 2 Maret 2024, atau sebesar 3,13 persen.
Kehadiran Kaesang Pengarep di dunia politik menimbulkan anggapan bahwa ini adalah upaya Jokowi untuk membangun dinasti politik. Sebagai Ketua Umum PSI, Kaesang dianggap sebagai salah satu kunci dalam merawat pengaruh politik Jokowi setelah masa jabatannya berakhir.
Namun, perjalanan Kaesang dalam dunia politik tidak terlepas dari kontroversi. Awalnya, Kaesang mengaku tidak tertarik untuk terlibat dalam politik, lebih memilih berbisnis. Namun, pada Januari 2023, Kaesang menyatakan minatnya untuk terjun ke politik kepada keluarganya, Jokowi dan Gibran Rakabuming Raka.
PSI memberikan dukungan kepada Kaesang untuk maju dalam Pilkada Kota Depok 2024, seiring dengan minatnya terjun ke politik yang diketahui sejak akhir Maret 2023.
Namun, tidak lama setelah itu, Kaesang bergabung dengan PSI dan ditunjuk sebagai Ketua Umum hanya dalam waktu dua hari setelah menerima Kartu Tanda Anggota (KTA) dari PSI. Keputusan ini menuai kritik, dengan banyak pihak menuduh bahwa Kaesang hanya menduduki posisi tersebut karena hubungannya dengan Jokowi.
Dalam merespons tudingan tersebut, Kaesang menyatakan bahwa dia siap menerima kritik dan meminta nasehat. Namun, peran Kaesang sebagai Ketua Umum PSI tetap menjadi bahan perdebatan di tengah-tengah politik Indonesia yang semakin memanas menjelang Pemilu 2024. (Setia/Tempo)
