Jurnalindo.com, – Wakil Ketua Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Budiman Sudjatmiko, memberikan tanggapan terhadap perubahan sikap Cawapres RI 02 Muhaimin Iskandar, atau yang akrab disapa Cak Imin, terkait pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. Menurut Budiman, proyek IKN adalah agenda strategis nasional yang tidak seharusnya ditarik ke ranah politik jangka pendek.
“Ini (IKN) adalah agenda strategis nasional yang tidak sepatutnya kita tarik-tarik ke ranah politik jangka pendek,” ujar Budiman di Jakarta, Selasa (26/12). Pemindahan ibu kota negara dari Jakarta bukanlah gagasan baru, melainkan sudah ada sejak era Presiden Soekarno, dan merupakan amanat berkelanjutan.
Budiman mengecam ketidak konsistenan Cak Imin yang awalnya mendukung IKN namun berubah sikap saat berlangsungnya kontestasi Pilpres 2024. Menurutnya, evaluasi terhadap pembangunan IKN yang dilakukan Cak Imin terlalu dini. Data yang diperoleh Budiman menunjukkan bahwa total investasi yang masuk ke IKN sudah lebih dari 40 triliun.
“Sudah terdapat beberapa kelompok pengusaha Indonesia yang telah melakukan investasi di proyek-proyek strategis IKN,” tambahnya. Investasi ini menjadi daya tarik bagi investor karena menunjukkan keseriusan pemerintah Indonesia dalam membangun IKN.
Budiman menekankan bahwa pembangunan IKN juga akan memberikan manfaat positif bagi pertumbuhan kota-kota sekitarnya, seperti Balikpapan, Banjarmasin, dan Pontianak. Masyarakat Kalimantan menyambut IKN karena memahami bahwa proyek ini akan memicu peningkatan aktivitas ekonomi di kawasan tersebut.
Sebelumnya, dalam debat kedua Pilpres 2024, Cawapres 02 Gibran Rakabuming Raka menyentil Cak Imin yang tidak lagi mendukung proses pembangunan IKN setelah mendampingi calon presiden Anies Baswedan yang mengusung tema perubahan. Gibran menyebut perubahan sikap Cak Imin sebagai tidak konsisten.
Perdebatan terkait IKN menunjukkan kompleksitas isu ini dalam dinamika politik dan pembangunan nasional. Keberlanjutan proyek ini tetap menjadi fokus, sementara sikap politik pihak-pihak terlibat terus menjadi sorotan. (Jpnn/Nada)
