Jurnalindo.com, – Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini memaparkan bahwa keterlibatannya dalam penyaluran bantuan sosial (bansos) terjadi saat terjadi perselisihan atau sengketa di tengah-tengah masyarakat. Pernyataan ini disampaikan dalam sidang sengketa pemilihan presiden (pilpres) 2024 di Mahkamah Konstitusi (MK) pada Jumat (5/4/2024).
Menjawab pertanyaan hakim MK Daniel Yusmic P Foekh tentang minimnya keterlibatannya dalam proses pembagian bansos, Risma menyatakan bahwa ia turun langsung ke lapangan saat terjadi perselisihan atau permasalahan di masyarakat.
“Kalau saya turun biasanya kalau itu ada dispute, jadi misalkan ada perselisihan baru saya turun, tapi kalau tidak (tidak turun),” ujarnya.
Risma menegaskan bahwa ia hanya akan turun menemui masyarakat jika terjadi perselisihan atau permasalahan di lapangan. Bahkan, ia sering mengajak perwakilan Perguruan Tinggi untuk ikut turun menemui masyarakat yang mengalami permasalahan.
“Kalau saya turun mungkin orangnya harus saya tolong, misalkan kemarin saya menemukan di Sinjai anak yatim, enggak ada orang tuanya, rumahnya di jurang, saya masuk harus jalan kaki satu kilo gitu, itu engga ada orang tuanya, saya harus ngerayu dia, ‘maukah kamu ikut di tempat kami’, jadi saya datang untuk itu,” jelasnya.
Risma juga mengakui bahwa ia akan turun jika ada masyarakat yang merasa khawatir untuk hidup, demi memastikan adanya jaminan negara terhadap setiap anak bangsa.
Pada sidang tersebut, hakim konstitusi Daniel Yusmic menyoroti peran Mensos dalam proses pembagian bansos. Meskipun terlihat minim terlibat, Risma menjelaskan bahwa keterlibatannya terfokus pada penyelesaian masalah dan sengketa di masyarakat.
MK menghadirkan Risma bersama dengan sejumlah menteri lainnya untuk membahas politisasi bantuan sosial dan pengerahan anggaran negara dalam Pilpres 2024. Ini merupakan respons terhadap gugatan yang diajukan Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud terkait penggunaan dana negara untuk memenangkan pasangan Prabowo-Gibran. (Kompas/Nada)
