Jurnalindo.com, – Upacara peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-79 Republik Indonesia pada 17 Agustus 2024 akan digelar di dua lokasi berbeda, yaitu di Ibu Kota Negara (IKN) Kalimantan Timur dan Istana Merdeka Jakarta. Keputusan ini menuai kritik tajam karena potensi membengkaknya anggaran, yang terjadi di tengah meningkatnya beban utang negara.
Direktur Ekonomi Digital Center of Economic and Law Studies (Celios), Nailul Huda, mengungkapkan kekecewaannya terhadap keputusan pemerintah ini. Menurut Huda, pemerintah menunjukkan sikap yang “miskin empati dan nir etika” dengan mengalokasikan anggaran jumbo untuk perayaan HUT RI, yang seharusnya bisa digunakan untuk menyejahterakan rakyat yang sedang tertekan secara ekonomi.
“Satu kalimat (untuk pemerintah): miskin empati, nir etika. Melihat kondisi ekonomi masyarakat yang tertekan, saya merasa miris dengan anggaran pelaksanaan HUT demi gengsi kepala negara yang memerlukan anggaran begitu besar,” ujar Huda, Minggu (11/8/2024).
Huda menyoroti besarnya biaya transportasi pejabat hingga tamu negara untuk menghadiri upacara di IKN. Ia memproyeksikan bahwa pemerintah akan menggelontorkan anggaran sebesar Rp 25 miliar hanya untuk transportasi, belum termasuk akomodasi dan biaya influencer yang mungkin juga akan terlibat.
Menurutnya, anggaran sebesar itu bisa digunakan untuk program-program strategis yang lebih bermanfaat bagi masyarakat. Misalnya, anggaran tersebut bisa digunakan untuk memberikan tambahan upah sebesar Rp 2 juta per bulan bagi 1.000 guru honorer selama satu tahun, menyediakan 6.800 paket makan siang bergizi untuk murid-murid yang membutuhkan selama satu tahun ajaran, atau meningkatkan kesejahteraan para veteran yang berjasa dalam memperjuangkan kemerdekaan agar mereka tidak harus makan nasi bungkus saat HUT RI.
“Tapi pemerintah lebih prioritaskan untuk HUT RI khusus di IKN dengan pejabat congak berkata ‘tiada yang mahal untuk HUT IKN’. Masih relakah uang pajak kita digunakan untuk biaya pejabat yang miskin empati, nir etika ini?” ungkap Huda dengan nada prihatin.
Ironisnya, lonjakan anggaran untuk HUT RI terjadi di tengah meningkatnya utang negara. Hingga Juni 2024, posisi utang pemerintah mencapai Rp 8.444,87 triliun, naik Rp 91,85 triliun dibandingkan posisi akhir Mei 2024 dan naik Rp 639,68 triliun dari posisi Juni 2023. Kenaikan utang ini membuat rasio utang terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) naik dari 38,71 persen menjadi 39,13 persen, meski masih berada di bawah batas aman 60 persen yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Keuangan Negara.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) menanggapi kritik ini dengan mengatakan bahwa anggaran besar tersebut wajar mengingat upacara HUT RI tahun ini diadakan di dua lokasi, sebagai bagian dari transisi ibu kota negara. “Ya namanya dulu hanya di satu tempat, ini karena ada transisi sehingga menjadi di dua tempat,” ujar Jokowi kepada wartawan di Jakarta Convention Center, Jumat (9/8/2024).
Meskipun ada informasi yang menyebutkan bahwa pemerintah akan menyewa 1.000 unit mobil, termasuk Alphard dengan biaya sewa Rp 25 juta per unit per hari untuk acara di IKN, Istana kemudian membantah kabar tersebut. Dikatakan bahwa tamu undangan akan dimobilisasi menggunakan bus.
Keputusan ini menambah panjang daftar kontroversi terkait pemindahan ibu kota negara, dan semakin memicu perdebatan tentang prioritas anggaran pemerintah di tengah situasi ekonomi yang sulit. (Kumparan/Nada)
