Jurnalindo.com – KPK minta maaf karena telah menetapkan Kepala Basarnas Marsdya Henri Alfiandi sebagai tersangka. Sebab dia merupakan anggota militer, seharusnya pengusutan kasusnya dilakukan oleh TNI.
“Kami dalam rapat tadi sudah menyampaikan pada teman-teman TNI kiranya dapat disampaikan kepada Panglima TNI dan jajaran TNI, atas kekhilafan ini, kami mohon dapat dimaafkan,” kata Wakil Ketua KPK Johanis Tanak, dalam konferensi pers, Jumat (28/7).
“Ke depan kami akan berupaya kerja sama yang baik antara TNI dan KPK dan APH (aparat penegak hukum) lain dalam penanganan pemberantasan Tipikor,” sambungnya.
Baca Juga: Barvelona Tak Menutu Peluang di Bursa Transfer, Ini Alasanya
Tanak menyampaikan ke depan tidak akan terjadi lagi peristiwa macam ini.
“Dalam pelaksanaan tangkap tangan itu ternyata tim menemukan, mengetahui adanya anggota TNI, dan kami paham bahwa tim penyelidik kami mungkin ada kekhilafan, kelupaan, bahwasannya manakala ada keterlibatan TNI harus diserahkan kepada TNI, bukan kita yang tangani,” Johanis menambahkan.
Johanis menyadari berdasarkan Pasal 10 UU Nomor 14 Tahun 1970 diatur bahwa lembaga peradilan terdiri dari empat, yakni peradilan umum, peradilan militer, peradilan tata usaha negara, dan peradilan agama. Menurut Johanis, sejatinya dalam menangani kasus yang bersinggungan dengan militer, maka harus berkoordinasi terlebih dahulu dengan pihak TNI.
Baca Juga: Bayern Munchen Tunjukan Keseriusanya Boyong Harry Kane ke Jerman
“Peradilan militer khusus anggota militer. Ketika melibatkan militer, maka sipil harus menyerahkan kepada militer. Di sini ada kekeliruan dari tim kami ada kekhilafan. Oleh karena itu tadi kami sampaikan atas kekhilafan ini. Kami mohon dimaafkan,” kata Johanis.
Johanis mengatakan pihaknya sudah meminta Danpuspom TNI untuk menyampaikan permintaan maaf kepada Panglima TNI Laksamana Yudo Margono.
“Kami dari jajaran lembaga, pimpinan KPK beserta jajaran sudah menyampaikan permohonan maaf melalui pimpinan dan Puspom untuk disampaikan kepada Panglima,” kata Johanis.
