Pembatasan Pertalite RON 90: Alasan dan Implikasinya

Pemerintah Indonesia tengah mengemban rencana pembatasan penggunaan bahan bakar minyak (BBM) RON 90, khususnya Pertalite, dengan ( Sumber foto : MotorPlus)
Pemerintah Indonesia tengah mengemban rencana pembatasan penggunaan bahan bakar minyak (BBM) RON 90, khususnya Pertalite, dengan ( Sumber foto : MotorPlus)

Jurnalindo.com, – Pemerintah Indonesia tengah mengemban rencana pembatasan penggunaan bahan bakar minyak (BBM) RON 90, khususnya Pertalite, dengan alasan tertentu yang melibatkan aspek kendaraan dan lingkungan. Rencana ini telah menyita perhatian publik, menyebabkan perbincangan tentang dampaknya terhadap konsumen dan lingkungan.

Menurut laporan yang dikutip dari Kompas.com, pembatasan ini didasarkan pada sejumlah aturan dan regulasi turunannya. Salah satunya adalah Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P/20/menlhk/setjen/kum.1/3/2017. Aturan ini menyatakan bahwa BBM dengan oktan 90 sebenarnya tidak boleh digunakan karena berpotensi menimbulkan dampak negatif terhadap kendaraan dan lingkungan.

Regulasi tersebut juga menguraikan batas standar bahan bakar di Indonesia, termasuk persyaratan untuk cetus api (bensin), kompresi (diesel), serta LPG dan CNG. Misalnya, untuk bensin, standar yang ditetapkan adalah RON minimal 91 dan kandungan sulfur maksimal 50 ppm.

Pemerintah juga telah mengungkapkan rencananya untuk membatasi penyaluran BBM bersubsidi, termasuk Pertalite RON 90. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Arifin Tasrif, mengungkapkan bahwa keputusan ini diambil untuk memastikan alokasi BBM tepat sasaran, sehingga pemerintah tidak mengalami kerugian dan subsidi BBM benar-benar dinikmati oleh yang berhak.

Dengan adanya pembatasan ini, masyarakat dihadapkan pada pertanyaan tentang bagaimana implikasi pembatasan tersebut terhadap pemilik kendaraan yang menggunakan Pertalite dan dampaknya terhadap lingkungan. Pembatasan ini juga memunculkan pertimbangan tentang alternatif bahan bakar yang lebih ramah lingkungan dan efisien.

Pemerintah diharapkan dapat memberikan klarifikasi lebih lanjut tentang rencana pembatasan ini dan bagaimana penerapannya akan berdampak pada masyarakat secara keseluruhan. Diperlukan juga langkah-langkah yang memastikan bahwa kebijakan ini tidak memberatkan bagi masyarakat, terutama mereka yang bergantung pada BBM subsidi untuk kebutuhan transportasi mereka sehari-hari. (Nada/MotorPlus)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *