Jurnalindo.com, – Pengurus Partai Golkar mengangkat isu tentang kemungkinan Presiden Joko Widodo atau Jokowi menjadi ketua umum partai tersebut. Namun, pandangan ini disertai dengan penjelasan mengenai kendala aturan internal partai yang mungkin menghambat hal tersebut.
Salah satu figur yang menyuarakan pandangan ini adalah Ketua Dewan Pembina Pengurus Pusat Partai Golkar, Aburizal Bakrie. Menurutnya, aturan internal partai mensyaratkan seseorang harus menjadi pengurus minimal lima tahun untuk bisa menjadi ketua umum.
“Ada aturan, musti menjadi pengurus minimal lima tahun,” ujarnya saat acara buka puasa bersama dan silaturahmi pengurus se-Indonesia di Nusa Dua, Badung, pada Jumat, 16 Maret 2024.
Meski demikian, Aburizal Bakrie menyatakan bahwa dirinya akan senang jika Presiden Joko Widodo memutuskan untuk masuk ke dalam Partai Golkar. “Pak Jokowi masuk senang dong, Presiden 10 tahun dan merupakan tokoh masyarakat,” tambahnya.
Sekretaris Jenderal Partai Golkar, Lodewijk Freidrich Paulus, juga mengungkapkan pandangan serupa dengan Aburizal Bakrie. Ia menyatakan kegembiraannya jika Presiden Joko Widodo memilih untuk bergabung dengan partai tersebut.
“Bayangkan presiden mau masuk. Pasti akan membantu Partai Golkar. Di internal juga ada program kaderisasi,” ungkapnya.
Terkait dengan jabatan, Lodewijk Freidrich Paulus menegaskan bahwa belum ada pembicaraan konkret yang mengarah pada hal tersebut. Hal ini termasuk spekulasi tentang Joko Widodo atau anaknya, Gibran Rakabuming Raka, yang ingin menjadi calon ketua umum.
“Untuk posisi jabatan belum ada pembicaraan,” tegasnya.
Lebih lanjut, Lodewijk Freidrich Paulus menyoroti sumber isu mengenai niat Joko Widodo atau Gibran Rakabuming Raka untuk menjadi ketua umum Partai Golkar. Ia mempertanyakan dari mana asal sumber informasi tersebut.
Sebagai orang nomor dua di Partai Golkar, Lodewijk Freidrich Paulus menyebutkan bahwa partainya telah menjalankan program kaderisasi sejak September 2021 dan berhasil merekrut sekitar 3,2 juta kader baru.
“Siapa pun warga negara Indonesia, gampang tinggal isi formulir dan scan KTP. Sudah jadi anggota Golkar,” paparnya.
Perdebatan mengenai kemungkinan Jokowi sebagai ketua umum Partai Golkar terus menjadi sorotan, menunjukkan kompleksitas dinamika politik di Indonesia. Meskipun harapan untuk kedatangan seorang tokoh seperti Presiden Joko Widodo diapresiasi, aturan dan proses internal partai tetap menjadi faktor yang harus dipertimbangkan dengan cermat. (Tempo/Nada)
