Jurnalindo.com, – Partai Demokrat secara resmi berada dalam satu perahu dengan Kepala Staf Kepresidenan (KSP), Moeldoko, dalam kabinet pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin. Langkah ini ditandai dengan pelantikan Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Negara (ATR/BPN) di Istana Negara pada 21 Februari 2024.
Perjalanan politik antara AHY dan Moeldoko tidaklah mudah. Keduanya sempat berseteru karena saling klaim kursi kepemimpinan Partai Demokrat. Gerakan untuk merebut kepemimpinan Partai Demokrat dari AHY telah terjadi sejak awal 2021, ketika sejumlah kader senior Partai Demokrat menginisiasi kongres luar biasa (KLB) di Deli Serdang dan menunjuk Moeldoko sebagai ketua umum tandingan. Namun, Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) menetapkan AHY sebagai kepemimpinan sah Partai Demokrat.
Pada bulan Juni 2023, Partai Demokrat menuding pihak Istana sebagai dalang di balik upaya pengambilalihan kursi kepemimpinan AHY. Saat itu, Moeldoko mengajukan peninjauan kembali (PK) melalui Mahkamah Agung (MA) untuk mengambil alih kendali Partai Demokrat. AHY menyebut tindakan ini sebagai upaya penguasa politik untuk menghalangi langkah politik kelompok yang dianggap sebagai lawan.
Namun, delapan bulan kemudian, pasca pelantikan AHY sebagai menteri, Partai Demokrat secara tegas menyatakan bahwa tidak ada kaitan antara Istana dengan upaya Moeldoko dalam merebut kepemimpinan partai. Presiden Jokowi bahkan secara langsung menjelaskan kepada AHY bahwa Istana tidak terlibat dalam tindakan Moeldoko yang menciptakan kepengurusan tandingan di Partai Demokrat.
Andi Mallarangeng, Sekretaris Majelis Tinggi Partai Demokrat, mengungkapkan bahwa AHY diberi penjelasan langsung oleh Presiden Jokowi bahwa tindakan Moeldoko merupakan inisiatif pribadi dan bukan bagian dari instruksi Istana. Kader Partai Demokrat saat ini menilai tindakan Moeldoko tidak pantas, terutama karena ia adalah pemimpin dari instansi KSP.
Namun, kehadiran AHY di kabinet Presiden Jokowi membawa lega bagi Partai Demokrat. AHY berhasil masuk dalam kabinet, sementara Moeldoko gagal merebut kendali partai. Hal ini membawa Partai Demokrat dan Moeldoko ke dalam kerja sama dalam kabinet yang sama. Andi Mallarangeng menegaskan bahwa AHY, sebagai Ketua Umum Partai Demokrat yang sah, hadir di sidang kabinet yang sama dengan Moeldoko. Kerja sama ini, menurutnya, menandai kegagalan Moeldoko dalam upayanya mengambil alih Partai Demokrat. (Nada/Kompas)
