Jurnalindo.com, – Sebuah sorotan tajam terhadap kondisi demokrasi di Indonesia terus bergulir, kali ini datang dari Guru Besar Psikologi Universitas Gadjah Mada (UGM), Koentjoro. Dalam sebuah diskusi daring, Koentjoro menyatakan kekecewaannya karena merasa bahwa ‘Petisi Bulaksumur’ yang digaungkan oleh para Guru Besar UGM tidak pernah didengar oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Petisi Bulaksumur merupakan sebuah gerakan yang digagas oleh para Guru Besar UGM menjelang Pemilu 2024 untuk mengkritisi kondisi demokrasi di Tanah Air. Namun, menurut Koentjoro, upaya tersebut tidak pernah sampai kepada Jokowi. “Tetapi yang terjadi adalah Pak Jokowi hanya menganggap yang kita lakukan itu adalah hak demokrasi dan tidak pernah didengarkan apa isi yang kami mau,” ungkapnya.
Koentjoro menjelaskan bahwa Petisi Bulaksumur sejatinya merupakan bentuk upaya untuk menjaga nama baik UGM. Sebagai seorang guru besar dan dosen, mereka merasa memiliki tanggung jawab sebagai benteng etika. “Kita itu pemikir negara dan bangsa. Karena itu kita berikan masukan lagi,” tambahnya.
Dalam kritiknya, Koentjoro juga menyoroti adanya operasi penggunaan bantuan sosial (bansos) yang digunakan untuk kepentingan politik tertentu. Menurutnya, orang-orang yang kurang terdidik rentan untuk dimanipulasi dengan memberikan bansos dan tekanan-tekanan tertentu.
Sebelumnya, sejumlah sivitas akademika dari berbagai perguruan tinggi telah menyampaikan kritik terhadap pemerintahan Jokowi. Kritik tersebut muncul setelah pernyataan Jokowi yang menyatakan bahwa seorang presiden boleh memihak dan berkampanye. Pada tanggal 31 Januari 2024, para guru besar, dosen, dan mahasiswa UGM berkumpul untuk menyampaikan Petisi Bulaksumur di Balairung UGM sebagai bentuk kepedulian mereka terhadap kondisi demokrasi di Indonesia.
Kritik dan kekecewaan yang disuarakan oleh Koentjoro dan para sivitas akademika lainnya menandakan bahwa masih ada keprihatinan yang mendalam terhadap arah demokrasi di Indonesia. Dengan terus mengangkat isu-isu tersebut, diharapkan pemerintah dapat lebih responsif dan memperhatikan aspirasi masyarakat akademik demi kemajuan demokrasi yang sehat dan berkelanjutan. (Kompas/Nada)
