Airlangga Hartarto Tanggapi Petisi Akademisi: ‘Hanya Meminjam Nama Kampus Belaka’

Pada Jumat, 2 Februari 2024, Ketua Umum DPP Partai Golkar, Airlangga Hartarto, memberikan tanggapan terhadap petisi yang disampaikan oleh sejumlah akademisi dari (Sumber foto : Kompas)
Pada Jumat, 2 Februari 2024, Ketua Umum DPP Partai Golkar, Airlangga Hartarto, memberikan tanggapan terhadap petisi yang disampaikan oleh sejumlah akademisi dari (Sumber foto : Kompas)

Jurnalindo.com, – Pada Jumat, 2 Februari 2024, Ketua Umum DPP Partai Golkar, Airlangga Hartarto, memberikan tanggapan terhadap petisi yang disampaikan oleh sejumlah akademisi dari berbagai universitas. Menurut Airlangga, petisi tersebut hanyalah meminjam nama kampus dan dilakukan oleh tokoh yang menggunakan identitas akademis.

Airlangga Hartarto menyatakan pendapatnya usai menghadiri kegiatan Peningkatan Kapasitas Saksi dan Konsolidasi Pemenangan Pemilu 2024 DPD Partai Golkar Provinsi Sulawesi Barat di Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat. Dalam pernyataannya, Airlangga menyinggung bahwa dirinya sendiri adalah alumni dari Universitas Gadjah Mada (UGM), merespon aksi “Petisi Bulaksumur” yang dikritik pemerintah.

“Itu kan tokoh yang memakai (nama) kampus,” ujar Airlangga. “Bulaksumur, saya juga dari Bulaksumur,” tambahnya, memberikan pemahaman bahwa ia memiliki keterkaitan dengan kampus tersebut.

Presiden Joko Widodo, saat ditanya mengenai petisi dari kalangan akademisi yang mengkritik pemerintahannya, menanggapinya sebagai hak demokrasi. “Ya, itu hak demokrasi, setiap orang boleh berbicara, berpendapat, silakan,” ucap Presiden Jokowi usai menghadiri pembukaan Kongres XVI GP Ansor di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta.

Di sisi lain, Koordinator Staf Khusus Presiden, Ari Dwipayana, menyatakan bahwa pertarungan opini di tahun politik adalah hal yang wajar. Namun, ia juga mengingatkan adanya upaya yang sengaja mengorkestrasi narasi politik tertentu untuk kepentingan elektoral. Ari menyatakan bahwa strategi politik partisan seperti itu wajar dalam kontestasi politik, tetapi diharapkan dibangun dalam kultur dialog yang substantif dan perdebatan yang sehat.

Sejumlah akademisi dari berbagai universitas, termasuk Universitas Gadjah Mada (UGM) dan Universitas Islam Indonesia (UII), telah menyampaikan petisi kritis terhadap pemerintahan Jokowi. Mereka menyoroti etika hingga kenegarawanan. Respons kritis terhadap pemerintah juga datang dari kampus lain, seperti Universitas Indonesia, Universitas Muhammadiyah Bangka Belitung, dan sivitas akademika UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. (Tempo/Setia)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *