Jurnalindo.com, – Pati – Di penghujung tahun 2021, Polresta pati meraih predikat Kawasan Bebas Korupsi (WBK) yang merupakan hasil kerja keras dan dedikasi dalam membangun zona integritas di semua sektor pelayanan.
Pada tahun 2023, Polresta Pati kembali menegaskan komitmennya untuk membangun zona integritas menuju zona birokrasi yang bersih dan bermanfaat (WBBM).
Hal itu dipertegas dengan deklarasi seluruh jajaran Polresta Pati yang dipimpin langsung oleh Kapolresta Pati Kombes Pol Andhika Bayu Adhittama. Senin pagi (13.3.23) di kebun apel.
Baca Juga: Sambut bulan Ramadhan warga cengalsewu lakukan Megengan
Dalam keterangan yang dibacakan Kapolresta Pati, pihaknya tegas menentang segala bentuk korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) dan berupaya memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.
“Kami Polresta Pati dengan ini menyatakan dengan tegas menolak segala macam bentuk gratifikasi, korupsi, kolusi, nepotisme dan pungli. Kami juga berkomitmen kuat untuk memberikan pelayanan yang terbaik, mudah dan transparan bagi masyarakat.” tegasnya.
Kapolresta Pati menambahkan, aksi ini merupakan langkah awal pelaksanaan reformasi birokrasi Polri yang dilakukan melalui komitmen bersama jajaran POLRI dan seluruh jajaran Polri di Polresta Pati.
Ditinjau dari keberhasilan pembangunan zona integritas, indikator evaluasi di bidang perubahan adalah enam aspek, antara lain manajemen perubahan, organisasi administrasi, sistem manajemen personalia, tanggung jawab kinerja, penguatan pengawasan, peningkatan. kualitas pekerjaan. pelayanan publik.
Peningkatan kualitas pelayanan publik merupakan faktor yang sangat penting dalam pencapaian predikat WBBM.
Baca Juga: Di Tengah Genangan Banjir, Kencing Tikus Mengancam
Polresta Pati melakukan sejumlah tindakan, antara lain terus melakukan evaluasi aspek pelayanan publik baik dari segi kebijakan pelayanan, profesionalitas pegawai, infrastruktur pelayanan, penanganan pengaduan, kompensasi pelayanan dan inovasi pelayanan publik.
Dalam pembangunan zona integritas, peran serta pemangku kepentingan (politisi) terkait dalam penyusunan standar mutu pelayanan publik menjadi sangat penting, selain itu penting juga untuk meningkatkan kapasitas aparatur sipil negara yaitu dengan penyediaan pelayanan publik yang intensif.
Etika pelayanan dan pelatihan moral dan kepemimpinan Kemudian disurvei kepuasannya masyarakat merupakan tugas yang sama pentingnya dengan fungsi pemantauan rutin dan berkesinambungan terhadap layanan yang diberikan.
Isu penting selanjutnya adalah respon cepat terhadap pengaduan masyarakat yang lagi-lagi perlu peningkatan dalam hal inovasi pelayanan publik berbasis teknologi informasi (TI) untuk memudahkan masyarakat mendapatkan pelayanan yang cepat, akurat dan tanggap.
“Saya berharap seluruh jajaran Polresta Pat terus semangat dan inovatif dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat sehingga Polresta Pat pada akhirnya dapat meraih predikat Clean and Service Bureaucratic District (WBBM).” kata Kapolresta Pati.
