Jurnalindo.com, Pati – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Pati menggelar rapat yang melibatkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil), Disnaker (Dinas Tenaga Kerja), BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah), Dinsos (Dinas Sosial), Kantor Kementerian Agama (Kemenag), dan Lapas Pati.
Dalam kegiatan tersebut Bawaslu membahas tentang pengawasan penyelenggaraan Pemilu 2024 dengan tema “Pengawasan partisipatif dan persiapan pengawasan pemutakhiran data pemilih”. Yang berlangsung di Hotel New Merdeka pada hari Senin 21 November 2022.
Melalui Kepala Bawaslu Pati, Ahmadi mengatakan rapat ini dilaksanakan sebagai bentuk persiapan kinerja petugas lapangan sebelum dan saat Pemilu nanti.
Baca Juga: BKPP Pati Keluarkan Surat Edaran Larangan Pengisian THL.
“Kenapa ini kami undang? Karena nanti terkait data pengawasan yang kami minta. Misal Lapas, berapa yang masuk penjara dan yang keluar berapa. Atau di Kemenag kami harapkan ada data terkait pernikahan” ujuar Ahmadi.
Dengan mengundang sejumlah stakeholder ini, dirinya mengatakan supaya ada sinergitas terkait pengontrolan jumlah data yang valid mengenai calon pemilih.
Selain itu, Bawaslu menggandeng Youtuber untuk mengedukasi kepada petugas di kecamatan.Seperti halnya membuat konten kreatif yang menarik dalam mengajak masyarakat tertib saat Pemilu. Dirinya menilai ini merupakan terobosan yang bagus untuk kinerja Bawaslu ke depan.
Hal ini dirasa karena perkembangan teknologi khususnya di bidang videografi dapat menyedot perhatian publik masyarakat. Sehingga inovasi ini bertujuan mengajak pelaksanaan Pemilu yang tertib dengan pengawasan oleh Bawaslu.
“Kedepan kami mengharapkan yang ada di kecamatan itu bisa memunculkan konten kreatif berkaitan dengan pengawasan karena tugas Bawaslu pencegahan, pengawasan, dan penindakan proses sengketa. jadi dengan adanya youtuber bisa memberikan kreasi bagi petugas di kecamatan,” terang dia.
Baca Juga: Inilah alasan Tilang Elektronic belum Efektif menurut Samsat Pati
Melalui cara ini juga, dirasa oleh Ahmadi cukup efektif ketimbang sosialisasi pengawasan pemilu secara langsung. Apalagi belum dicabutnya masa pandemi yang membuat segala bentuk kerumunan harus diawasi. (Juru/Jurnalindo)
