JurnalIndo.com – Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI dan Tentara Nasional Indonesia (TNI) memberikan tanggapan terhadap klaim pemerintah Rusia mengenai keterlibatan warga negara Indonesia (WNI) sebagai tentara bayaran di Ukraina. Klaim tersebut berawal dari pernyataan Kementerian Pertahanan Rusia yang mengklaim ada 10 WNI yang telah bergabung sebagai tentara bayaran sejak Februari 2022.
Namun, pemerintah Indonesia menepis klaim tersebut. Kemlu RI menyatakan bahwa mereka telah memantau klaim yang disampaikan pemerintah Rusia, namun tidak pernah menerima informasi resmi terkait hal tersebut. Direktur Perlindungan WNI Kemlu RI, Judha Nugraha, menjelaskan bahwa pihaknya sedang melakukan penelusuran dan meminta informasi resmi mengenai klaim tersebut.
“Tidak ada kaitan dengan posisi politik Indonesia. Dia sebagai individu, dia berperang untuk orang yang membayar dia,” kata juru bicara Kemlu RI, Lalu Muhamad Iqbal, menegaskan bahwa keterlibatan WNI sebagai tentara bayaran tidak mewakili pandangan politik Indonesia.
Data yang dilansir oleh BBC menyebutkan bahwa ada sedikitnya 13.387 “tentara bayaran” yang telah bertolak ke Ukraina untuk bertempur demi Kyiv. Dari jumlah tersebut, sebanyak 5.962 di antara mereka dikonfirmasi telah tewas dibunuh. Rusia mengeklaim bahwa Polandia dan Amerika Serikat merupakan negara dengan jumlah “tentara bayaran” terbesar di Ukraina, namun klaim tersebut juga masih menjadi perdebatan di tingkat internasional.
Klaim tentang WNI yang terlibat sebagai tentara bayaran juga menjadi sorotan di tingkat diplomatik antara Indonesia dan Rusia. Meskipun demikian, pemerintah Indonesia terus memantau perkembangan informasi dan menegaskan bahwa keterlibatan individu sebagai tentara bayaran tidak memiliki kaitan dengan posisi politik negara asalnya.
Jurnal/Mas
